Eramuslim

Minggu-minggu ini, Turki tengah digoyang isu demokratisasi wilayah Kurdistan dengan memberikan ruang yang lebih lebar kepada etnik Kurdi di negara itu. Opsi ini mengandaikan dibebaskannya para tawanan politik Kurdi, dibolehkannya penggunaan bahasa Kurdi, diadakannya sesi bahasa Kurdi dalam siaran televisi dan radio, serta ditingkatkannya HAM warga Kurdi di Turki.

Pihak pemerintahan yang dikawal oleh AKP, PM Recep Tayep Erdogan, dan segenap jajarannya menggulirkan dan mendorong isu keterbukaan ini, sementara pihak oposan yang dikawal oleh tokoh-tokoh dan partai ultra-konservatif-sekuler-kemalis, semisal Deniz Baykal dari CHP, dan Devlet Bahceli dari MHP menolaknya.

Para oposan menolak opsi demokratisasi dan keterbukaan wilayah Kurdistan dan etnik Kurdi di Turki dengan alasan pihak Kurdi adalah pihak separatis yang terus menerus memunculkan teror dan sejumlah masalah lain bagi Turki.

Terkait penolakan sayap oposan yang berhaluan sekuler-konservatif itu, Erdogan menegaskan bahwa berlanjutnya masalah Kurdi di Turki justru dikarenakan disumbatnya kran keterbukaan, hak, dan demokrasi mereka.

"Masalah Kurdi terus berlanjut karena pembunuhan, kesewenang-wenangan, penghancuran, dan pengkerdilan hak-hak mereka terus dilakukan," kata Erdogan.

Ditambahkan Erdogan, opsi keterbukaan dan demokratisasi Kurdi yang ditawarkannya justru merupakan opsi penyelesaian masalah Kurdi dari akarnya. Akar permasalahan Kurdi di Turki yang seperti benang kusut itu sejatinya memang berpangkal pada pengerdilan dan ketidakadilan yang dilakukan pihak pemerintahan pusat (Turki) bagi etnik Kurdi.

Justru, Erdogan curiga kepada pihak oposan yang berkali-kali mencoba menggulingkannya dengan menjadikan isu keterbukaan Kurdi ini sebagai alat untuk kembali menggoyang pemerintahannya dengan dalih "nasionalisme Turki".

Etnik Kurdi di Turki berjumlah sekitar 12 persen dari total 70 juta penduduk negara. Kebanyakan mereka tinggal di wilayah Tenggara Turki, utamanya di Diyarbakar.

Sebelum masa pemerintahan Erdogan, etnik Kurdi lebih menjadi warga negara Turki kelas kedua. Beberapa hak mereka dikerdilkan, semisal berbicara dengan bahasa Kurdi di tempat dan acara umum. Pengkerdilan yang dilakukan pihak pemerintahan (Turki) kepada mereka inilah yang kemudian memantik gerakan pemisahan wilayah Kurdi.

Terlepas dari penolakan pihak oposisi terhadap opsi keterbukaan dan demokratisasi etnik Kurdi ini, banyak pihak yang ternyata mendukung langkah yang ditawarkan dan dilakukan Erdogan ini. Atas inisiatif ini pula, oleh pihak Kurdi Erdogan dipandang sebagai sosok "satria piningit" yang menyalakan setitik terang bagi permasalahan mereka.

Era pemerintahan Erdogan dan AK-Parti yang dipimpinnya tercatat sebagai babak baru sejarah kebangkitan Turki pasca Kemalis. Erdogan tercatat banyak menorehkan prestasi pemerintahan yang memajukan negaranya dalam berbagai bidang. (A. Ginanjar Sya'ban)