Eramuslim

Konflik DPR KPK pasca diperiksanya pimpinan Banggar DPR oleh KPK beberapa waktu lalu, kini memasuki babak baru yang di luar dugaan pengamat mana pun. Karena ring pertarungannya bukan lagi antara DPR dan KPK, tapi di arena baru yang bernama ring KPK PKS.

Hal ini terjadi sepertinya di luar kesengajaan pihak mana pun. Terjadi ketika salah seorang wakil ketua Komisi Hukum DPR dari PKS yang hadir di rapat konsultasi antara KPK dan DPR, tiba-tiba menyatakan pernyataan yang lain dari yang lain. Yaitu, sebuah pengakuan kalau dialah yang menginginkan pembubaran lembaga KPK.

Serangan balik pernyataan pun akhirnya dilontarkan ketua KPK, Busyro Muqaddas di forum lain. Menurutnya, silakan saja kalau DPR, khususnya Fachri Hamzah ingin membubarkan KPK. Karena di alam demokrasi, lembaga apa pun bisa dibubarkan, termasuk KPK dan PKS.

Entah atas komando dari mana, tiba-tiba media massa lebih menyorot kepada sosok Fachri Hamzah yang ingin membubarkan KPK daripada melihat lebih jauh kenapa DPR, khususnya Banggar, menolak diperiksa KPK. Atau bisa jadi, media menangkap ini sebagai tontonan yang lebih segar daripada kekompakan pimpinan DPR melawan KPK.

Disadari atau tidak, isu konflik KPK dengan DPR, setidaknya untuk sementara waktu, beralih kepada konflik antara KPK dengan Fachri yang notabene wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Fachri seperti mendapat restu dari pimpinan PKS terus menyerang KPK dengan berbagai dalilnya, KPK pun membalas Fachri dengan langsung kepada PKSnya. Memang, sampai hari ini tidak ada klarifikasi resmi dari DPP PKS, tentang pernyataan Fachri Hamzah di depan rapat konsultasi Komisi III dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang menuntut pembubaran KPK.

Mungkin bagi KPK, setidaknya bagi Busyro Muqaddas, menyerang Fachri berikut PKSnya lebih ringan ketimbang kepada DPR yang tiba-tiba kompak serempak. Isunya pun lebih ke titik pusat konflik: DPR ingin membubarkan KPK.

Bagi PKS, konflik ini sama sekali tidak menguntungkan sedikit pun. Opini publik yang hampir serempak menghujat perlawanan DPR karena menolak diperiksa KPK, kini menjadi beralih kepada sasaran baru yang di luar dugaan publik sendiri: Fachri yang berarti PKS. Kalau Fachri anti KPK, berarti Fachri dukung korupsi. Kalau Fachri dukung korupsi, berarti PKS pun sudah masuk mafia korupsi. Sikap Fachri yang sangat reaktif itu, sepertinya mencerminkan kepanikan, menghadapi langkah-langkah KPK, yang memeriksa pimpinan Banggar, termasuk politikus PKS, yang menjadi Wakil Ketua Banggar Tamsil Lingrung.

Serangan balik Busyro ketika menyebut Fachri ingin membubarkan KPK pun menjadi agak emosional. Seolah-olah Busyro ingin melampiaskan kekesalannya dengan DPR kepada Fachri dan PKSnya. Lagi-lagi, jika publik mendukung KPK, bukan hanya Fachri yang jadi sasaran tembak kebencian publik, PKS pun kena imbasnya.

Pertanyaannya, apakah tampil mendadaknya Fachri di tengah pusaran konflik KPK DPR sebagai suatu keteledoran. Atau, sebuah disain baru yang dimainkan secara sengaja oleh Fachri dan PKS untuk mengalihkan perhatian publik kepada bidikan KPK di Banggar DPR.

Pada panggilan kedua oleh KPK kepada pimpinan Banggar DPR memang lebih fokus ke dua orang, yakni Tamsil Linrung dari PKS, dan Olly dari PDIP. Jika di antara dua orang itu mana yang paling santer terjerat kasus dana PPID Kemenakertrans yang nilainya mencapai 500 milyar, Tamsil lebih paling disorot publik. Selain pengakuan salah seorang staf Muhaimin sendiri yang menyatakan Tamsil paling berjasa dalam dana PPID, Tamsil sendiri mengakui itu. Bahkan, ia siap dicopot dari Banggar DPR, bahkan dari anggota DPR sendiri jika itu diinginkan oleh fraksi.

Jika upaya Fachri ini sebagai pengalihan isu, mungkin manuvernya tergolong sukses. Karena KPK akhirnya terpancing pada konflik sampingan yang tidak lagi pada inti sasaran kasus: Banggar DPR. Setidaknya, untuk sementara waktu, mereka yang mungkin terjerat di kasus dana PPID, bisa melakukan konsolidasi.

Tapi, satu hal yang tidak boleh dilupakan Fachri dan jajaran petinggi PKS, beralihnya konflik KPK DPR kepada KPK PKS, akan terus didompleng oleh kepentingan-kepentingan yang begitu banyak. Selain oleh mereka yang di Banggar DPR yang untuk sementara bisa bernafas lega, momen mengadu KPK dengan PKS pun bisa menjadi besar yang akan menjadi blunder terhadap PKS sendiri.

PKS berada diantara KPK dengan mafia-mafia anggaran di DPR.  Mugkin, PKS menganggap pertarungan dengan KPK di ring Banggar DPRadalah pertarungan antara hidup dan mati. Atau mungkin PKS panik menghadapi tindakan KPK yang ingin membuka korupsi di Banggar yang juga melibatkan kader PKS di Banggar, Tamsil Linrung?  Wallhu a’lam. mnh

foto: cahayanews