Eramuslim

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua kembali digaungkan. Kabarnya, menjelang dua tahun KIB jilid dua yang jatuh pada Oktober tahun ini, SBY akan melakukan perombakan.

Saat ini, evaluasi terhadap sejumlah kementerian dikabarkan sedang dilakukan tim SBY yang terdiri dari UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dilihat dari momen, isu reshuffle ini tergolong yang ketiga kalinya. Yang pertama saat seratus hari pemerintahan SBY, pasca Pansus Century, dan yang sekarang ini. Dari tiga momen tersebut, yang ketiga ini tidak lagi menjadi perhatian publik. Hanya kalangan elit partai saja yang menyimak dengan begitu serius. Karena di situlah ATM partai berada. Terlebih lagi untuk menyongsong 2014 yang butuh dana besar.

Sejumlah kementerian dikabarkan menjadi sorotan evaluasi. Antara lain, Kemenakertrans, Kemenpora, Perumahan Rakyat, Perhubungan, dan lain-lain.

Sejumlah alasan setidaknya menjadi jawaban kenapa isu reshuffle ini tidak lagi menjadi perhatian publik. Pertama, isu reshuffle yang digaungkan pihak SBY sudah hampir dipahami publik hanya sebagai tawar menawar politik, khususnya kepada anggota partai koalisi. “Kalau Anda tidak membantu saya, jangan heran kalau menteri Anda akan kami lepas,” begitu kira-kira bahasa sederhananya.

Saat ini, posisi Partai Demokrat yang merupakan anak kandung SBY sedang dirundung malang yang nyaris tak bertepi. Ring pertarungannya ada di gedung KPK dan DPR.

Kasus terkait mantan bendahara umum Demokrat, Nazaruddin, yang kini masih berputar-putar di perkara teknis atau tersangka teri, bisa menjadi arena yang dimanfaatkan kekuatan di luar Demokrat untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini. Setidaknya, menjadi alat penggembos citra muluk tentang SBY dan partainya. Dan semua itu, seperti biasanya, akan dimanfaatkan elit-elit partai di DPR untuk menekan pemerintahan SBY guna mendapatkan porsi ‘kue pembangunan’ yang lebih besar dari yang sudah mereka dapatkan saat ini.

Sekuat dan seperkasa apa pun KPK, sesuai undang-undang yang berlaku, tetap saja masih berada di genggaman DPR. Karena di komisi III lah pemilihan pimpinan KPK berlangsung. Jika kartu ini yang kelak dimainkan DPR, KPK akan mengalami kebuntuan tenggat waktu kepemimpinan yang berakhir tahun ini.

Pimpinan KPK dalam waktu dua atau tiga bulan lagi bisa berubah, tapi penentunya tetap saja orang yang sama: elit partai yang memainkan tangannya di DPR.

Dan jika ditelisik kemana arah kasus Nazaruddin dan turunannya, akan berefek pada Badan Anggaran DPR yang sudah disebut-sebut beberapa saksi juga ikut terlibat. Empat pimpinan Banggar pun sudah diperiksa KPK, walau belum ada langkah lanjutannya.

Dan benar saja, pimpinan DPR seperti kompak untuk ‘melawan’ KPK karena dianggapnya sudah mengkriminalisasi kebijakan yang berlaku di Banggar.

Kedua, isu reshuffle yang berulang kali bergulir tapi akhirnya tidak terbukti, membuat publik mempunyai tafsiran sendiri. Isu reshuffle tak lebih dari alat pemerintah untuk mengalihkan kasus hukum yang membelit para petinggi Demokrat, khususnya ketua umumnya, dan sejumlah menteri di KIB jilid dua.

Dan dalam pengalihan isu, pemerintah dinilai cukup berhasil untuk membuat publik lupa terhadap kasus besar yang menjadi sorotan. Setidaknya, tidak begitu fokus di satu kasus.

Kasus skandal Wisma Atlet dan Kemenakertrans yang kian berhembus kencang akhir-akhir ini, begitu kasat mata menunjukkan ketidakbecusan pengelolaan kementerian di bawah presiden SBY. Skandal dana APBN yang diselewengkan ke kantong-kantong pejabat sudah menjadi obrolan warung-warung kopi di kalangan masyarakat bawah.

Ketiga, publik boleh jadi sudah bukan lagi mengharapkan adanya pergantian di tingkat menteri. Tapi, justru pada tingkat yang lebih tinggi. Yaitu, presidennya.

Hal ini berbeda dengan isu reshuffle di momen-momen sebelumnya yang menjadi sorotan publik pada sejumlah sosok menteri yang dianggap tidak kredibel.Tapi sekarang, hampir tidak ada satu kementerian di KIB jilid dua ini yang mendapatkan nilai plus di mata publik.

Dan itu berarti, bukan para menterinya yang perlu direshuffle, tapi presidennya yang boleh jadi tidak becus mengelola para pembantunya. Karena kasusnya begitu massif, di hampir semua kementerian. mnh