Eramuslim.com – Tragedi kemanusiaan yang menimpa umat Muslim Rohingya masih terus berlangsung. Tragedi yang termasuk kategori pembantaian dan pemusnahan massal atau Genosida ini telah menjadi sorotan dunia.
Kekejaman yang disertai pembantaian, pengusiran, dan pemusnahan Muslim Rohingya ini juga menarik banyak simpati dari masyarakat Indonesia. Tak sedikit masyarakat Indonesia khususnya muslim Indonesia di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam menolong para pengungsi Muslim Rohingya. Aksi kekejaman atas umat Muslim Rohingya ini juga yang mendorong terbentuknya Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya.
“Koalisi ini merupakan himpunan dari berbagai organisasi di Indonesia yang mendesak penyelesaian tragedi kemanusiaan atas Muslim Rohingya demi wujudkan perdamaian dunia, khusunya ASEAN,” ujar Adnin Armas selaku koordinator Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya saat konfrensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Menurut Adnin, sejumlah organisasi telah bergabung di koalisi ini, antara lain Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Burma Task Force Indonesia, Global Rohingya Centre, SNH Advocacy Centre, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Kajian Muslimah Untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI), Wahdah Islamiyah dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia.
Sebagai aksi nyata, Koalisi Peduli Rohingya juga tengah menyebarkan petisi, meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan aksi kekejaman pembantaian dan pemusnahan umat Muslim Rohingya.
“Petisi ini sudah kami sebar secara online dan dibagikan langsung ke masyarakat. Hasil petisi ini akan kami sampaikan ke DPR. Kami berharap DPR bersedia menyuarakan hingga tingkat internasional,” tambah Adnin
Mengingat aksi kekejaman Genocide yang dilakukan secara sistematis dan terang-terangan ini, Koalisi Peduli Rohingya mendesak Presiden Joko Widodo untuk ikut andil menyelamatkan komunitas Muslim Rohingya.
Menurut Adnin, ada lima tuntutan yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Pertama, presiden Jokowi harus meninjau kembali politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar. Kedua, meminta agar pebisnis Indonesia dan BUMN untuk menahan investasi di Myanmar. Ketiga, keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN.
“Terakhir segera lakukan boikot dan blacklist terhadap pejabat dan pemerintahan Myanmar,” tegas Adnin.
Sebagaimana diketahui, aksi kekejaman atas umat Muslim Burma telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Saat ini, mereka hidup di berbagai negara, tanpa kewarganegaraan, terpisah dan kehilangan dari keluarga.
Seorang intelektual Buddhis asal Burma Dr. Maung Zarni pernah menulis artikel berjudul ‘The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya’ dalam The Pacific Rim Law and Policy Journal. Sang intelektual itu menjelaskan secara rinci, bagaimana pemerintah Burma melakukan genosida secara sistematis, dengan menyebut Muslim Rohingya sebagai imigran illegal, ancaman keamanan nasional, ‘virus’, ‘penyerobot’, ancaman terhadap kultur Budha hingga economic blood-suckers.
Kini, diperkirakan masih ada sekitar 1 juta Muslim Rohingnya yang menetap di Burma. Namun, pemerintah Burma memberikan status pendatang ilegal kepada mereka. Status ini sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Muslim Rohingya tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Status mereka adalah pendatang ilegal di negeri itu dan stateless.
Bahkan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengutuk keras aksi Genocide tersebut, yang tercatat sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling dahsyat selama abad ke-20 dan ke-21 ini.
Sekjen PBB menegaskan bahwa komunitas internasional mendesak pemerintah Myanmar/Burma agar memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Muslim Rohingya di Burma dan memberikan pendidikan untuk mengubah persepsi masyarakat Burma secara lebih luas.(rz)
