AS ternyata tidak pernah memperbaharui daftar orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. AS bahkan telah salah melakukan identifikasi terhadap ratusan orang yang masuk dalam daftar terorisnya. Hal tersebut terungkap setelah kantor inspeksi Departemen Kehakiman AS melakukan audit terhadap daftar teroris yang disusun oleh FBI.
Organisasi HAM di AS, American Civil Liberties Union (ACLU) dalam pernyataannya mengatakan, laporan Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa banyak nama-yang dimasukkan dalam daftar teroris FBI tidak melalui prosedur formal, dimana data tersebut harus diperbaharui sehingga ada kemungkinan nama yang tadinya dicurigai dihapus karena tidak terbukti terlibat aktivitas terorisme.
"Hasil audit membuktikan bahwa sistem penyusunan daftar orang yang diwaspadai secara nasional, tidak sempurna," kata ACLU.
Direktur legal ACLU, Caroline Fredrickson menambahkan, laporan Departemen Kehakiman juga menunjukkan bahwa aparat AS sudah salah mengindentifikasi ratusan orang sebagai teroris. "Ini bukti lagi bahwa kita sudah begitu sibuk selama bertahun-tahun, tapi daftar ini hanya menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang suka bepergian dan menjadi sumber informasi yang telah membuang-buang energi," tukas Frederickson.
Sampai bulan Desember 2008, AS sedikitnya memasukan 1,1 juta nama ke dalam daftar orang yang harus diwaspadai. Tapi, menurut ACLU, aparat berwenang AS tidak pernah melakukan peninjauan kembali daftar tersebut dan kredibiltas datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam audit yang dilakukannya, kantor inspeksi Departemen Kehakiman AS meneliti kembali sekitar 68.669 nama yang dimasukkan dalam "daftar hitam" AS dan menemukan 24.000 nama yang sudah kadaluarsa.
ACLU menambahkan, ada nama yang berada dalam daftar tersebut selama hampir lima tahun, padahal kasus yang melibatkan orang tersebut sudah selesai. "Ini menunjukkan bahwa daftar hitam yang dibuat AS tidak lebih sebagai lelucon," kecam seorang jaksa penuntut dari ACLU, Chris Calabrese. (ln/mol)
