Dukung Bashir, Parlemen Arab Kirim Delegasi Khusus ke Sudan

Organisasi Arab Inter-Parliementary Union (APU) yang beranggotakan 22 negara Arab termasuk Arab Saudi memutuskan untuk mengutus delegasi khusus ke Khartoum, Sudan untuk memberikan dukungan pada Presiden Omar Hassan Bashir yang terancam dibawa ke pengadilan kriminal internasional (International Criminal Court-ICC) dengan tuduhan pelanggaran HAM.

Selain memberikan dukungan pada Bashir, APU lewat seketaris jenderalnya Noureddine Bouchkouj menyerukan agar ICC mencabut perintah penangkapan terhadap Bashir untuk mencegah munculnya konflik yang lebih dalam di Sudan. "Arab Saudi dan anggota APU prihatin serta mempertanyakan tuduhan yang dikenakan pada Bashir," kata Bouchkouj lewat sambungan telepon dari Maroko, Senin (3/8).

Menurutnya, Saudi dan APU sudah menentukan sikap atas persoalan Bashir dan meminta ICC mencabut perintah penangkapannya terhadap presiden Sudan itu. Bouchkouj juga mengatakan, untuk membantu Sudan mengatasi persoalan di dalam negerinya, APU akan mengirim delegasi khusus ke Khartoum dalam beberapa minggu ke depan.

"APU berinisiatif untuk mengkordinir berbagai upaya guna memulihkan situasi damai di seluruh wilayah. Kami terus melakukan kontak dan konsultasi tingkat tigggi dengan seluruh negara anggota APU untuk mengatasi persoalan di Sudan," kata Bouchkouj.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar Hassan Bashir dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan menyusul konflik berkepanjangan di Darfur. Namun Presiden Bashir menolak tuduhan itu dan tetap melakukan perjalanan ke sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Ethiophia dan Libya tanpa takut ditangkap. Sejumlah negara Arab termasuk Saudi juga menyatakan dukungannya terhadap Presiden Bashir.

Sementara itu, dalam pernyataannya yang disampikan lewat telepon, Sekjen APU Noureddine Bouchkouj juga menyatakan keprihatinannya atas situasi terakhir di Palestina. Ia mengecam tindakan Israel yang masih terus memperluas pemukiman Yahudi ke wilayah Palestina.

Bouchkouj menegaskan, sikap Israel telah mempersulit upaya memulihkan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Ia mengingatkan pada AS dan Tim Kwartet (PBB, Uni Eropa, Rusia dan AS) yang selama ini memediasi negosiasi perdamaian Israel-Palestina, agar bersikap lebih keras untuk menghentikan perluasan pemukiman Yahudi yang dilakukan Israel dan menekan Israel agar menghentikan blokade ekonomi dan militernya di Jalur Gaza. (ln/arabnews)