Kelompok politik terbesar Mesir, Ikhwanul Muslimin, Sabtu kemarin (13/8) memperingatkan penguasa militer negara itu untuk tidak ikut campur dalam penulisan konstitusi baru.
Pernyataan dari Ikhwan ini menandai kali pertama kelompok Islam tersebut secara langsung menantang dewan militer yang berkuasa di Mesir sejak penggulingan mantan Presiden Hosni Mubarak bulan Februari lalu.
Hadirnya pernyatan Ikhwan ini dipicu oleh komentar dari seorang pejabat senior pemerintah pekan ini bahwa dewan militer akan segera menetapkan prinsip-prinsip tertentu yang memenuhi syarat untuk rancangan konstitusi baru. Ikhwan juga mengkhawatirkan militer sedang mencoba untuk mengabadikan peran politik untuk kelompok mereka sendiri dalam penulisan konstitusi.
Penyusunan konstitusi baru adalah topik perdebatan sengit yang saat ini terjadi di Mesir.
Pemilihan parlemen dijadwalkan untuk akhir tahun ini, dan Ikhwan serta kelompok Islamis lainnya diharapkan akan mendapat hasil yang bagus dalam pemilu tersebut. Yang mungkin akan memberi mereka suara dominan dalam menunjuk komite yang akan menyusun konstitusi baru.
Kubu Liberal takut bahwa sebuah komite yang didominasi kelompok Islam akan menghasilkan sebuah konstitusi yang hanya melayani agenda kelompok Islamis.
Kelompok Islamis sendiri, khawatir bahwa militer menentukan peran politik dalam kehidupan publik negara akan mengekang kemampuan mereka sendiri untuk membentuk masa depan Mesir yang lebih baik. Sedangkan kubu Liberal prihatin dengan prospek peran militer dalam kehidupan masyarakat karena akan bertentangan dengan harapan mereka memiliki sebuah negara yang diatur penuh oleh penguasa sipil.(fq/ap)
