Kasus Suriah, Beranikah PBB Menjatuhkan Sanksi Pada AS?

Suriah menyampaikan protes pada PBB atas serangan AS ke wilayah negaranya dan mendesak badan dunia itu untuk mengambil tindakan terhadap AS. Pada saat yang sama, kabinet Suriah memutuskan untuk menutup semua institusi dan kepentingan AS di Suriah.

Dalam suratnya pada Sekjen PBB Ban Ki-moon, Suriah menegaskan bahwa apa yang dilakukan tentara-tentara AS di wilayah negaranya adalah tindakan agresi, Dewan Keamanan PBB beserta seluruh negara anggotanya harus bertanggung jawab untuk mencegah tindakan teroris dan agresi terhadap kedaulatan negara-negara anggota PBB ini terulang lagi.

Laporan kantor berita Suriah, SANA menyebutkan, Suriah juga mendesak Dewan Keamanan PBB agar meminta pertanggungjawaban negara agresor terhadap tewasnya delapan warga negara Suriah yang tak berdosa.

"Kami menyerahkan pada Presiden Dewan Keamanan (Duta Besar China Zhang Yesui) untuk melakukan konsultasi dengan seluruh anggota Dewan dan memutuskan langkah apa yang akan diambil," kata utusan Suriah di PBB Bashar Jaafari.

Menurutnya, pemerintahan negaranya di Damaskus juga sedang mengkaji langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan ia masih menunggu instruksi dari Suriah. Yang jelas, sebagai bentuk protes atas tindakan militer AS yang sewenang-wenang, kabinet Suriah sudah memutuskan untuk menutup semua pusat budaya dan sekolah-sekolah Amerika di Suriah.

Agresi tentara AS ke wilayah Suriah bukan hanya menimbulkan ketegangan baru hubungan antara Suriah-AS, tapi juga antara Suriah-Irak yang dengan susah payah dibangun. Suriah menyatakan membatalkan rencana pertemuan antara komisi tinggi Suriah dan Irak yang rencananya akan berlangsung pada 12-13 November mendatang.

Irak, yang semula membela AS dan menutup-nutupi tindakan militer AS itu mulai berubah dan ikut mengecam tindakan tentara AS ke wilayah Suriah. China yang sekarang memimpin Dewan Keamanan PBB juga mengutuk serangan tentara AS ke Suriah dan menilai tindakan tentara AS itu sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Pertanyaannya, beranikah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan AS? Kita tunggu saja. (ln/AFP/aby)