Inilah salah satu peninggalan invasi AS ke Iraq: alkohol. Di Basrah, pemerintah setempat sudah mengeluarkan larangan alkohol. Namun, hal itu ditentang oleh sebagian rakyatnya. Sebagian lain jelas sangat setuju dengan pencekalan alkohol itu.
"Saya tidak setuju dengan pencabutan setelah semuanya berjalan dengan lancar," Ahmed penjaga toko Obeidi, 43, berkata kepada IslamOnline.net. "Minum alkohol adalah umum di negara-negara Barat, tetapi tidak untuk Muslim. Memang benar bahwa banyak negara Arab memperbolehkan minuman keras untuk dijual di mana pun, kecuali Irak yang memiliki sejarah Islam dan membolehkan alkohol adalah pelanggaran."
Dewan provinsi Basrah meloloskan sebuah dekrit pada bulan Agustus yang melarang penjualan alkohol di selatan kota. Namun, pihak berwenang setempat mengubahnya bulan Desember ini setelah protes dari kaum minoritas non-Muslim dan LSM.
"Untuk pertama kalinya pemerintah setempat telah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi Muslim masa depan," kata Obeidi. “Tapi undang-undang baru menghapus harapan itu. "
Mariam Hussein Ala’a, 41, guru sekolah dasar dan ibu dari tiga anak, juga kritis terhadap larangan yang diubah itu. "Kami adalah negara Muslim dan minum (khammer) adalah warisan Barat yang bukan merupakan bagian dari sejarah kita," katanya.
Konsumsi alkohol mencapai tingkat mengkhawatirkan di Irak, khususnya di kalangan pemuda yang berbeda kelas sosial dan jenis kelamin. Setiap orang dapat membeli produk memabukkan itu tanpa ditanya usia.
Pemerintah Basrah membela keputusan mereka. "Meskipun Muslim adalah mayoritas di daerah ini, melarang konsumsi alkohol sekarang akan melukai demokrasi dan memaksa kaum minoritas untuk mencari opsi-opsi yang tidak aman," berpendapat Hashimi Aleiybi, juru bicara untuk Konsul Governorat Basrah.
Pihak berwenang mengatakan mereka dipaksa untuk melarang alkohol di bawah tekanan dari politisi dan kelompok-kelompok keagamaan. "Kami ditekan oleh badan keagamaan dan politisi untuk melarang konsumsi alkohol," Khalid Abdullah, pejabat senior di Dewan Provinsi Basra, berkata
"Kami adalah satu-satunya provinsi yang melarang alkohol dan itu tidak adil bagi kaum minoritas yang menjalankan bisnis, dan dipaksa untuk menutup toko mereka dan pindah ke bagian lain negara ini."
Selama Saddam Hussein berkuasa, alkohol dilarang. Tetapi pada tahun 2005, Departemen Dalam Negeri menghapuskan pembatasan alkohol, seiring dengan maraknya klub malam dan kasino. (sa/iol)
