Mahkamah Agung AS menolak peninjauan kembali kasus Maher Arar, salah seorang korban kebijakan anti-terorisme negara AS pada masa pemerintah presiden George W. Bush.
Kasus Arar, berawal pada tahun 2002. Aparat keamanan AS menangkap Arar saat transit di bandara John F. Kennedy karena dicurigai terlibat kegiatan terorisme. Pemerintahan Bush ketika itu, tanpa sepengetahuan Arar, mengirimnya ke negara asalnya, Suriah. Padahal Arar sudah tercatat sebagai warga negara Kanada. Di Suriah, Arar dijebloskan ke sebuah penjara bawah tanah di Damaskus dan mengalami siksaan selama hampir satu tahun.
Atas nama perang melawan terorisme, pemerintahan Bush melakukan operasi penangkapan terhadap warga negara asing yang dicurigai terlibat aktivitas terorisme dan mengirim mereka ke penjara-penjara rahasia AS di sejumlah negara atau ke negara-negara asal mereka. Arar adalah salah satu korban operasi itu.
Setelah melewati proses hukum yang panjang, baru pada tahun 2007, pemerintah Kanada menyatakan Arar bebas dari segala tuduhan terorisme. Pemerintah Kanada juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sebesar 10 juta dollar pada Arar.
Tahun 2008, Arar mendapat peluang untuk menggelar testimoninya lewat jaringan video di depan Komite Bersama Kongres AS. Pada kesempatan itu, sejumlah anggota Kongres AS minta maaf pada Arar atas perlakuan pemerintah AS, meski sampai saat ini pemerintah AS belum secara resmi mengakui kesalahannya.
Setelah testomoni itu, Arar mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS. Tapi pengadilan AS menolak peninjauan kembali kasus Arar. Atas keputusan itu, Arar mengungkapkan kekecewaannya.
"Keputusan ini menghapus harapan terakhir saya pada sistem hukum di AS. Ketika masalahnya menyangkut ‘keamanan nasional, sistem hukum rela mengabaikan peranan sakralnya untuk menjamin bahwa tak seorang pun lebih tinggi posisinya dari hukum," ujar Arar dalam pernyataannya.
Menyusul keputusan pengadilan itu, organisasi Center for Constitutional Rights menyerukan agar Presiden Barack Obama dan Kongres AS meniru langkah pemerintah Kanada, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi bagi Arar. (ln/cd/org)
