Eramuslim

Advertising Standards Authority (ASA)-lembaga pengawas periklanan di Inggris-melarang iklan pariwisata Israel setelah menerima petisi yang ditandatangani lebih dari 1.000 orang dari organisasi Jews for Justice dan Palestine Solidarity Campaign yang keberatan dengan iklan pariwisata Israel itu.

Atas keputusan larangan itu, ASA menginstruksikan kementerian pariwisata Israel untuk tidak lagi menyebarkan dan memasang iklan pariwisata itu di wilayah Inggris. Jews for Justice dan Palestine Solidarity Campaign menyampaikan keberatannya atas iklan tersebut, karena dalam iklan yang berbentuk selebaran itu Israel mengklaim wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya. Peta yang meliputi wilayah-wilayah itu disebut sebagai wilayah Israel, padahal sebagian Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza adalah wilayah Palestina. Sedangkan dataran tinggi Golan masih menjadi wilayah sengketa setelah Israel merampasnya dari Suriah.

Oleh ASA tindakan Israel itu dianggap sudah melanggar peraturan periklanan yang harus memuat fakta yang benar. Tapi dalam iklan bertajuk ‘Experience Israel’ yang memuat peta tersebut, kementerian pariwisata Israel telah melakukan manipulasi dengan mengklaim wilayah negara lain sebagai wilayahnya.

Manipulasi itu diketahui setelah iklan yang dibuat dalam bentuk poster dan pamflet oleh kementerian pariwisata Israel ditempel di stasiun-stasiun bawah tanah di Inggris awal bulan Mei kemarin. Sejak itu, ASA menerima sekitar 441 surat keberatan atas iklan tersebut, sementara Transport for London menerima 600 surat keberatan atas peta yang tercantum dalam iklan pariwisata itu.

Surat-surat keberatan yang dikirim ke dua lembaga Inggris tadi menyatakan bahwa peta itu tidak akurat dan merupakan bentuk "agresi pemetaan" yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina dan Suriah.

Ini adalah kali kedua ASA melarang iklan pariwisata Israel karena memuat peta yang manipulatif. Ketua Palestine Solidarity Campaign, Hugh Lanning dalam pernyataannya Rabu (15/7) menyambut baik keputusan yang diambil ASA.

"Ini menunjukkan adanya kesadaran yang makin luas di kalangan masyarakat bahwa Palestina adalah negara yang eksis dan sedang berjuang melawan ketidakadilan dan penjajahan ilegal yang dilakukan Israel," tukas Lanning. (ln/IMEMC/mol)