Pemerintah Irak frustasi menghadapi maraknya aksi bom bunuh diri yang terjadi belakangan ini. Untuk itu mereka menawarkan hadiah uang tunai bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang rencana aksi bom bunuh diri. Tapi tawaran pemerintah Irak itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan rakyat Irak.
Pengamat politik yang juga dosen sosiologi di Universitas Baghdad, Moussa Kalil Al-Jumairi mengkritik rencana itu. Menurutnya, pemerintah tidak memberikan keterangan yang jelas tentang tawaran itu yang bisa mendorong orang untuk menunjuk tempat atau siapa saja tanpa bukti, demi mendapatkan hadiah uang.
Al-Jumairi mengkhawatirkan aparat nantinya juga akan melakukan penangkapan secara serampangan dan membawa orang-orang yang dicurigai berdasarkan informasi dari orang lain itu ke penjara atau tempat-tempat interogasi.
Selama dua bulan belakangan ini, Irak diguncang sejumlah serangan bom bunuh diri yang sudah menewaskan sekitar 280 orang. Pemerintah Irak menuding Al-Qaida dan para pendukung Partai Bath-partai mantan penguasa Irak Saddam Hussein- sebagai dalam aksi-aksi berdarah itu.
Untuk mencegah aksi-aksi bom bunuh diri, pemerintah membentuk sebuah komite keamanan dan intelejen dengan mengikutsertakan masyarakat untuk membongkar sel-sel "teroris".
Disediakan hadiah uang tunai senilai 85.000 dollar bagi informan yang menunjukkan tempat bom-bom yang digunakan untuk serangan bom bunuh diri. Dalam prakteknya, orang-orang yang cuma bisa memberikan nama-nama dan alamat saja, sudah bisa mendapatkan hadiah tersebut.
"Di banyak pemukiman, warga bisa saja mengambil keuntungan dengan cara mengadukan orang lain yang berasal dari sekte yang berbeda, seperti kasus yang terjadi di kawasan Dora di mana hampir 90 persen laporan tidak memiliki dasar yang kuat," ujar Al-Jumairi.
Sistem ini juga dikhawatirkan disalahgunakan dan menyebabkan orang-orang yang tak bersalah menjadi korban para informan. Aktivis hak asasi manusia di Irak, Firas Mohammad Abu Issa punya pengalaman tentang hal itu.
"Beberapa bulan yang lalu, teman saya ditangkap atas laporan seorang informan yang mengklaim bahwa teman saya itu bekerjasama dengan kelompok teroris. Setelah diusut, ternyata latarbelakang laporan itu hanya karena si informan terlibat pertikaian soal tanah dengan teman saya itu," kata Abu Issa.
"Itu cuma salah satu contoh apa yang bisa terjadi jika kebijakan memberikan penghargaan berupa diterapkan. Orang-orang yang tak bersalah bisa ditangkap dan diperlakukan tidak adil karena salah informasi," tukas Abu Issa.
Tapi pejabat senior Departemen Pertahanan Irak, Khalid Ali Abdul Kareem membela kebijakan pemerintah Irak itu. Menurutnya, orang tidak akan berani memberikan informasi jika tidak ada jaminan namanya akan dirahasiakan.
"Dengan demikian, kami yakin informasi akan mengalir dan kami bisa segera mengatasi masalah serangan bom bunuh diri di Irak," kata Abdul Kareem yakin. (ln/iol)