Eramuslim

Hamas menyatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan dua pucuk surat kepada Presiden AS Barack Obama yang isinya meminta agar Obama melakukan upaya untuk mengakhiri blokade Israel di Jalur Gaza serta keterlibatan Mesir dalam blokade itu. Namun sampai saat ini, Obama belum menjawab permintaan Hamas dalam dua suratnya itu.

Juru bicara Hamas, Tahir Al-Nunu pada mengungkapkan bahwa kedua surat itu ditulis oleh Perdana Menteri dari Hamas, Ismail Haniah terkait blokade yang dilakukan "dua sekutu" Israel-Mesir terhadap wilayah dan warga Palestina di Jalur Gaza. "Perdana Menteri Haniya mendesak Obama untuk mengakhiri blokade Israel di Gaza serta menghormati hasil pemilu di Palestina dimana Hamas keluar sebagai pemenangnya dan berhak menjalankan pemerntahan di Palestina," ujar Al-Nunu seperti dikutip kantor berita AFP.

"Tapi Haniya belum mendapatkan jawaban dari kantor Presiden (Obama)," sambungnya.

Untuk urusan konflik Israel-Palestina, pemerintahan Obama menunjuk George Mitchell sebagai utusan khusus dan sudah beberapa kali berkunjung ke Israel untuk membahas negosiasi damai dengan Palestina. Belum lama ini, Mitchell ditugaskan untuk menjadi meditor negosiasi tidak langsung antara Tel Aviv dan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Mitchell tidak pernah melibatkan Hamas, sebagai faksi terbesar di Palestina dan pemenang pemilu di Palestina dalam setiap upaya perundingan yang dilakukan AS.

Dalam pertemuan dengan Mitchell hari Minggu (9/5) kemarin, Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmud Abbas mengatakan bahwa perundingan Israel-Palestina akan dilanjutkan meskipun faktanya Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman-pemukiman baru di wilayah Palestina di Tepi Barat. Padahal sebelumnya Otoritas Palestina menyatakan bersedia melanjutkan negosiasi asalkan Israel menghentikan semua aktivitas pembangunan pemukiman.

Keputusan Otoritas Palestina itu tentu saja menuai kecaman keras dari Hamas yang garis perjuangannya menolak kerjasama dan toleransi terhadap rezim Zionis Israel, penjajah tanah Palestina. Hamas menyatakan keputusan kembali ke meja perundingan dengan Israel hanya akan memberi peluang yang lebih luas bagi rezim Zionis itu untuk melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. (ln/prtv)