Eramuslim

Otoritas pemerintah Mesir melarang wartawan asing masuk ke Jalur Gaza. Larangan itu membuat banyak wartawan kecewa karena mereka sudah mengurus semua perijinan dan termasuk pernyataan dari kedutaan besar masing-masing, agar mereka bisa meliput kondisi Jalur Gaza setelah 22 hari dibombardir pasukan Israel.

Para wartawan itu diusir begitu tiba di perbatasan Rafah. Mereka berjumlah sekitar 70 orang dari berbagai negara seperti AS, Belanda, Austria, Norwegia, Slovenia, Belgia, Jerman, Australia, Irlandia, Inggris, Prancis, Jepang, Indonesia dan Turki.

"Kami menempuh jalan yang panjang untuk sampai ke Rafah guna meliput Gaza pasca agresi Israel, dan sekarang mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa masuk ke Gaza," keluh seorang wartawan.

Menurut sejumlah pejabat keamanan Mesir, mereka melarang wartawan asing masuk ke Gaza karena dikomplain Israel. Sebelumnya, Mesir memberikan ijin bagi para wartawan bersama dengan tim medis dan relawan untuk masuk ke Gaza. Dan sejak Senin kemarin, sudah 160 wartawan non-Arab yang bisa melintasi perbatasan Rafah.

Pada Mesir, Israel menyatakan keberatan dengan kehadiran wartawan asing di Gaza. Israel merujuk kesepakatan perbatasan tahun 2005 yang memberikan kewenangan pada Israel untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk ke Gaza dari perbatasan Mesir.

Pihak Israel menegaskan bahwa wartawan yang ingin mendapat akses ke Gaza harus mendapatkan ijin dari perbatasan Israel di Karam Abu Salem yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari perbatasan Rafah. Namun para wartawan menolak perintah itu karena mereka ingin melakukan perjalanan langsung dari Mesir ke Jalur Gaza.

Para wartawan yang marah berkumpul di pintu gerbang perbatasan Rafah, mereka mengacung-acungkan dokumen sebagai bukti bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan untuk masuk ke Gaza. Beberapa wartawan menelpon kedutaan besar mereka untuk menyampaikan protes.

Menurut sumber di aparat keamanan Mesir, Israel menolak kehadiran wartawan asing di Gaza karena takut citranya hancur jika para wartawan itu melaporkan bagaimana bencana yang ditimbulkan Israel di Jalur Gaza.

Selain wartawan, satu tim dari partai komunis Prancis dan tim pemantau hak asasi manusia dari Prancis yang beranggotakan 12 orang juga dilarang masuk ke Gaza. Menurut salah seorang anggota tim, Halima Boumedienne, mereka ke Gaza untuk mengumpulkan fakta dan bukti sebagai bekal untuk mengajukan gugatan kejahatan perang Israel ke pengadilan internasional.

Sementara Direktur Hubungan Internasional Partai Komunis Prancis, Jack Frank mengatakan bahwa pihaknya mendukung perlawanan para pejuang Palestina dan tuntutan rakyat Gaza untuk menegakkan kebenaran. Frank juga mengatakan bahwa rakyat Prancis mendukung perjuangan warga Gaza dan pernyataan presiden mereka, Nicolas Sarkozy tidak mewakili seluruh rakyat Prancis. (ln/aby)