Eramuslim

Organisasi Islam kota Michigan AS pada hari Kamis lalu mengatakan bahwa mereka telah meminta Jaksa agung AS Eric Holder untuk menyelidiki keluhan mereka atas tindakan FBI yang meminta jamaah mereka untuk mematai-matai pemimpin-pemimpin Islam serta tempat-tempat Ibadah umat Islam di AS.

Dewan organisasi Islam Michigan telah mengirimkan surat pada pekan lalu ke jaksa agung AS Eric Holder setelah adanya laporan dari jamaah masjid bahwa FBI melakukan pendekatan untuk mengawasi orang-orang yang datang ke masjid dan orang yang menyumbang terhadap masjid.

Kepala kantor FBI Detroit pada kamis lalu menyangkal semua tuduhan tersebut, Andrew Arena yang  merupakan agen khusus FBI dari kantor setempat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah bekerja keras menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Arab-Amerika di wilayah itu.

Berdasarkan keluhan yang ada, sepertinya pihak FBI sedang melakukan "ekspedisi pancingan",kata Dawud Walid - direktur eksekutif dari dewan Muslim Michigan yang mengurus hubungan masyarakat Islam di Amerika.

Walid mengatakan bahwa keluhan yang paling umum yang sering dia terima dari orang-orang Islam AS adalah dipersulitnya pengurusan surat ke imigrasian oleh pihak pemerintah dan oleh FBI hal tersebut dijadikan 'senjata' untuk memaksa jamaah masjid menjadi mata-mata mereka dan sebagai imbalannya FBI akan membantu penyelesaian persoalaan ke imigrasian mereka.

"FBI tidak menjadikan target orang-orang yang tidak bersalah atau lembaga-lembaga," kata Andrew Arena dalam salah satu pernyataannya. Andrew menambahkan bahwa FBI dalam melakukan tugasnya menggunakan sumber-sumber yang legal dan investigasi yang di ketahui oleh pihak kepolisian.

Dawud Walid mengatakan bahwa keluhan yang terjadi selama ini tidaklah baru, tapi telah berkembang setelah beberapa waktu lalu FBI menyusupkan mata-mata mereka di salah satu masjid di sebelah selatan California.

Mantan agen FBI dan jaksa federal mengatakan bahwa melakukan tindakan spionase di masjid-masjid AS salah satu senjata terbaik yang bisa dilakukan pihak pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan teroris.(fq/AP)