Palestina telah menolak penyelidikan yang dilakukan Israel atas serangan mereka terhadap Armada Kebebasan dan menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang "menyesatkan" dan bertujuan untuk menghindari penyelidikan internasional.
Tel Aviv pada Senin lalu telah menyetujui adanya penyelidikan internal ke dalam aspek hukum Israel atas serangan mematikan pada tanggal 31 Mei terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di perairan internasional, dimana 20 aktivis hak asasi manusia dibantai di atas kapal Mavi Marmara.
Meskipun tuntutan internasional untuk imparsialitas, panel investigasi Israel hanya memasukkan tidak lebih dari dua pengamat asing, yang tidak memiliki proses dan kesimpulan dari komisi.
Israel berusaha untuk menyesatkan dan menipu opini publik dunia dengan menghindari tuntutan internasional untuk sebuah investigasi komisi independen," kata Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah, Selasa kemarin (15/6).
"Teroris tidak dapat menyelidiki dirinya sendiri," seperti dikutip kantor berita Ma’an dari pernyataan Haniyah.
Mahmud Abbas sendiri sebagai kepala Otorita Palestina telah menolak gagasan penyelidikan Israel atas insiden ini dan menyerukan adanya pembentukan komite dari pihak yang tidak memihak.
"Faktanya bahwa komite investigasi yang dibuat Israel diketuai oleh seorang hakim Israel dan hal ini berarti investigasi tidak akan netral," kata Abbas kepada wartawan di Kairo.
Sementara itu, PBB menegaskan bahwa proposal oleh badan dunia lewat sekjennya Ban Ki Moon tetap meminta adanya penyelidikan internasional dan dia berharap adanya respon positif dari Israel.
Setelah kehilangan sembilan negaranya atas serangan brutal Israel pada tanggal 31 Mei lalu, Turki telah memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka sendiri, dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya sama sekali terhadap penyelidikan yang dilakukan Israel akan tidak memihak.
Dewan Hak Asasi Manusia juga mengatakan mereka akan mengatur sendiri misi pencari fakta terhadap aksi brutal Israel itu.(fq/prtv)
