Eramuslim

Mesir akan mengadakan pemilihan presiden pada bulan November mendatang, penguasa militer negara itu mengumumkan pada hari Rabu kemarin (30/3), pada saat mereka berusaha untuk mentransfer kekuasaan secara bertahap ke kepemimpinan yang terpilih dan dipilih oleh rakyat.

Pemilu Presiden akan diselenggarakan dalam waktu satu bulan atau dua bulan dari pemilu parlemen yang sudah dijadwalkan diselenggarakan pada bulan September, Jenderal Mamduh Shahin, anggota Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mengatakan kepada wartawan.

Dewan militer berkuasa di Mesir ketika Hosni Mubarak berhenti pada tanggal 11 Februari setelah aksi 18 hari dari protes anti-pemerintah yang berlangsung secara nasional.

Shahin membuat pengumuman tersebut pada saat ia meluncurkan "deklarasi konstitusional" - satu set prinsip-prinsip yang akan memandu bangsa di dunia Arab yang paling padat penduduknya melalui suatu masa transisi hingga terbentuknya sebuah rancangan konstitusi baru yang disetujui.

Dewan ini akan menyerahkan kekuasaan legislatif kepada parlemen bila nanti terpilih pada bulan September dan kemudian memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden baru terpilih, kata Shahin.

"Ketika parlemen dipilih, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata akan menyerahkan kekuasaan legislatif. Lalu, ketika presiden terpilih, ia akan menyerahkan sisa kekuasaan untuk dia," katanya menegaskan.

Beberapa tokoh profil tinggi, termasuk kepala Liga Arab Amr Mussa dan mantan kepala pengawas nuklir PBB Mohamed ElBaradei, telah menyatakan niat mereka untuk maju menjadi kandidat presiden Mesir.

Deklarasi konstitusional Rabu kemarin juga memasukkan pasal-pasal yang mengurangi pembatasan calon presiden dan membatasi jabatan presiden, yang disahkan dalam referendum awal bulan ini yang menandai jajak pendapat rakyat pertama sejak penggulingan Mubarak.(fq/afp)