Eramuslim

Aktivis dari organisasi Hak-Hak Sipil dan Poltik di Arab Saudi mengirimkan surat terbuka pada Raja Abdullah.

Mereka mendesak pihak kerajaan untuk menyelidiki dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kementerian dalam negeri Saudi dengan mengatasnaman "perang melawan terorisme".

Organisasi tersebut menuding kementerian dalam negeri Saudi telah melakukan praktek-praktek penyiksaan terhadap para tahanan di penjara dan skala penggunaaan kekerasan itu sudah makin meluas.

"Kami menyerukan pemerintah untuk membentuk komisi pencari fakta untuk melindungi hak-hak politik masyarakat dari ancaman tindakan sewenang-wenang yang mengatasnamakan perang melawan teror, demi keamanan dan membela kepentingan Islam," kata para aktivis itu dalam surat terbuka mereka.

Menurut mereka, pembatasan atas kebebasan berekspresi dan minimnya reformasi di Saudi memicu aksi-aksi kekerasan dan ekstrimisme di negeri itu. Pemerintah Saudi juga dinilai menghambat dan menghalang-halangi gerakan-gerakan yang menyerukan reformasi di Saudi.

"Pihak yang tidak menginginkan reformasi setidaknya ikut andil dalam munculnya aksi-aksi kekerasan, karena sarana untuk menyampaikan ekspresi dengan damai dihambat. Dan kementerian dalam negeri terus menerus menekan pada aktivis yang mengkampanyekan reformasi politik di Saudi," tukas kelompok tersebut.

Pemerintah Saudi melarang berdirinya partai politik, perkumpulan-perkumpulan bahwa lembaga swadaya masyarakat pun dilarang. Para aktivis pro-demokrasi di Saudi kerap menjadi korban penangkapan dan penahanan tanpa dikenai dakwaan atau melalui proses hukum.

Mereka menyatakan, kementerian dalam negeri telah menangkap ribuan orang dengan tuduhan terorisme. Dari ribuan orang yang ditangkap itu, sebagian besar diyakini hanya aktivis-aktivis yang menyuarakan aspirasi dan kritiknya terhadap pemerintah.

Untuk itu, organisasi-organisasi hak-hak sipil dan politik di AS membuat petisi dan mendesak pemerintah untuk menggelar persidangan yang fair terhadap para aktivis yang masih dipenjarakan. (ln/prtv)