Eramuslim

KTT Ekonomi Arab yang diantara pointnya membahas permasalahan di Gaza akhirnya dapat terlaksana pada Ahad kemarin di Kuwait (19/1). Konferensi yang diikuti oleh 17 negara Arab ini menjadi kelanjutan pembahasan krisis Gaza yang agresinya kini memasuki hari ke-25. Sebelumnya, KTT dengan pembahasan serupa telah diadakan di Doha dan Syarmu Syeikh. Dua KTT Darurat yang digagas oleh dua kubu ini, secara tidak langsung telah memberikan isarat renggangnya hubungan antar pemimpin Arab.

Syeikh Hamad bin Jassem bin Jabr al-Thani, Perdana Mentri sekaligus Menlu Qatar dalam wawancaranya tentang KTT Kuwait mengatakan, bahwa konferensi tersebut menjadi ajang untuk rekonsiliasi antar 4 negara, yang seminggu ini hubungannya terlihat merenggang. Yaitu Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Suriah. Dalam konferensi tersebut disampaikan pula jumlah sumbangan yang terkumpul untuk dana rekonstruksi Gaza. Dan sempat pula terjadi silang pendapat antar peserta KTT, terkait penentuan sikap negara-negara Arab untuk membekukan hubungannya dengan Israel.

Seruan Rekonsiliasi

Dalam sambutannya, Pimpinan Arab Saudi, Malik Abdul Azis menyatakan keoptimisannya, bahwa pembahasan krisis Gaza akan segera menemukan titik terang. Dirinya kemudian mengutuk pembantaian massal yang dilakukan Israel di Gaza, yang disaksikan langsung oleh jutaan mata penduduk dunia.

Raja Saudi ini juga menyerukan kepada para pemimpin Arab, untuk menyudahi sengketa antar mereka. Dalam kesempatan itu dirinya lalu menyebutkan jumlah sumbangan sebesar jutaan dollar dari Saudi untuk rekonstruksi Gaza.

Sedangkan Presiden Mesir, Husni Mubarak dalam sambutannya menyampaikan penolakan terhadap permintaan Suriah dan Qatar dalam KTT Doha (16/1), yang meminta pencabutan inisiatif perdamaian yang digagas oleh Mesir. Ia juga membantah tuduhan yang menyebut pemerintahannya telah mengorbankan darah warga Gaza demi kepentingan pribadi.

Mubarak menyatakan keterkejutannya terkait permintaan untuk menarik inisiatif perdamaian Mesir itu. Ia mengatakan, bahwa negerinya mendukung penuh perdamaian di Gaza, dan memperingati pihak yang mengangkat kasus Gaza untuk memecah suara dunia Arab. "Yaitu yang menuduh kami telah menggadaikan darah penduduk Palestina demi kekuasaan", jelasnya dengan memberikan isyarat sindiran pernyataannya itu ke pemipin Iran.

Ia juga memperingati kelompok perlawanan Palestina di Gaza, dengan mengatakan bahwa Israel akan terus melancarkan agresinya dengan alasan membela diri. Dirinya kemudian juga menyinggung adanya kelompok yang menginginkan kekuasaan pemerintah Otoritas Palestina beralih ke kelompok perlawanan. Mubarak juga menampik tuduhan, yang mengatakan bahwa negerinya tidak membuka penyebrangan Rafah.

Sedangkan Basar Asad, Presiden Suriah dalam pidatonya secara tegas mengajak anggota Liga Arab untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina di Gaza dan menyerukan untuk menyebut Israel dengan istilah teroris. Namun dirinya tidak berbicara tentang usulan penarikan inisiatif Arab yang sebelumnya ia sampaikan dalam KTT Darurat pada Jumat lalu di Doha.

Sambutan lainnya disampaikan Sekjen Liga Arab, Amru Musa. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada Qatar dan Mauritania, yang dengan berani telah membekukan hubungannya dengan Israel. Ia juga menyinggung tentang usulan penarikan inisiatif perdamaian itu, dengan meminta adanya pengkajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan untuk menarik kebijakan tersebut.

Amir Kuwait, selaku tuan rumah koferensi ekonomi kali ini dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Mesir, yang terus berjuang untuk mewujudkan genjatan senjata di Gaza. Ia juga menyampaikan jumlah sumbangan dari Kuwait untuk Gaza sebesar 34 juta dollar, yang akan diberikan ke organisasi yang menangani pengungsian, UNRWA.

Dalam KTT tersebut hadir pula Presiden Otoritas Palestina yang telah berakhir masa tugasnya, Mahmud Abbas. Ia meminta digagasnya pembicaraan khusus antar sesama bangsa Palestina. Ia lalu mengajak kelompok-kelompok di Palestina untuk duduk bersama, membentuk pemerintah persatuan nasional dan membahas rekonstruksi Gaza dan juga pemiu untuk legislatif dan presiden. (SINAI/ALJ/ISM)