Eramuslim

Setelah Prancis, larangan berjilbab kini merambah ke Denmark. Hal ini dikatakan langsung oleh perdana menteri Denmark, Loekke Lars Rasmussen, bahwa menambahkan pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk membatasi perempuan Muslimah di negara mereka.

"Posisi pemerintah (Denmark) jelas: burka dan niqab tidak punya tempat di masyarakat Denmark. Burqa dan nikaq melambangkan pandangan tentang perempuan dan umat manusia bahwa kita benar-benar menentang dan bahwa kita ingin memeranginya dalam masyarakat Denmark," demikian Rasmussen kepada wartawan pada Rabu (20/1) kemarin.

Menurut Rasmussen, Denmark adalah negeri "yang terbuka, masyarakat yang demokratis, di mana kita melihat orang yang kita ajak bicara, entah itu dalam kelas atau di tempat kerja," katanya. "Itulah sebabnya mengapa kita tidak ingin melihat pakaian ini dalam masyarakat Denmark."

Rasmussen mengatakan pemerintahnya tengah membahas cara-cara membatasi pemakaian jilbab tanpa melanggar konstitusi negara Skandinavia.

Komentar sang perdana menteri itu muncul sehari setelah publikasi sebuah laporan yang menunjukkan bahwa penggunaan burka (jilbab) "sangat langka" di Denmark. Meskipun tidak ada angka-angka pasti, namun diperkirakan saat ini perempuan Muslimah yang menggunakan jilbab berkisar antara antara 100 dan 200 orang.

Seharusnya, kalau negara Anda mengakui demokrasi, berpakaian jilbab pun merupakan kebebasan pula, Mr Rasmussen! (sa/smh)