Eramuslim

Mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni membatalkan rencana kunjungannya ke Inggris setelah mendengar bahwa pemerintah Inggris telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Livni karena keterlibatannya dalam kejahatan perang di Jalur Gaza dalam operasi Cast Lead yang digelar Zionis Israel bulan Januari 2008 lalu.

Dalam keterangannya, kantor Livni menyatakan bahwa pihaknya sudah menolak undangan lembaga Jewish National Fund sejak dua minggu yang lalu dan membatalkan rencana kunjungan Livni yang dijadwalkan hari Senin (14/12) untuk menghadiri konferensi tahunan lembaga tersebut.

Kantor Livni juga menyatakan, meski dianggap sebagai penjahat perang, Livni bangga dengan keputusannya terkait operasi Cast Lead ke Jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 1.400 warga sipil Gaza gugur syahid.

Kabar bahwa pemerintah Inggris sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Livni jika mantan pejabat Israel itu masuk ke wilayah Inggris, mendapat sambutan positif dari orang-orang Palestina.

Direktur Government Media Center, Ghassan Al-Khatib memuji langkah Inggris itu dan menyebutnya sebagai pertanda mulai munculnya kesadaran masyarakat internasional atas kejahatan perang yang dilakukan Israel dan pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Ini adalah langkah besar yang dilakukan komunitas internasional agar Israel bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya terhadap hukum internasional dan atas hak-hak rakyat Palestina," tukas Al-Khatib.

Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan konfirmasi soal surat perintah penangkapan itu dan menyatakan akan melihat insiden pembatalan kunjungan Livni dan kemungkinan dampaknya bagi proses perdamaian di Israel-Palestina.

Daalam pernyataannya hari Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa nggris akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah sekaligus sebagai partner strategis bagi Israel.

"Untuk itu, para pemimpin Israel harus bisa datang ke Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah kami. Kami akan melihat bagaimana implikasi dari masalah ini," demikian pernyataan kementerian luar negeri Inggris. (ln/iol/aljz)