Eramuslim

Parlemen Irak berencana untuk meloloskan RUU baru yang melarang warga Irak dari bepergian ke Israel, Al Jazeera online melaporkan Senin kemarin (30/1).

RUU ini diusulkan setelah adanya sejumlah insiden di bandara Bagdad. Seorang petugas keamanan setempat yang bekerja di sana mengatakan telah menangkap sejumlah pejabat Irak yang membawa paspor dengan visa masuk Israel. Petugas itu, berbicara pada kondisi anonimitas, melaporkan bahwa paspor dari sembilan politisi Irak tersebut jelas-jelas ditandai dengan stempel bandara Ben-Gurion Israel.

Menurut sumber pemerintah, para politisi melakukan perjalanan pertama mereka ke Israel setelah pemilihan umum Irak, yang diselenggarakan pada Januari 2010, sampai sekitar Oktober pada tahun yang sama. Petugas menyatakan bahwa selama interogasi, ditemukan bahwa mereka beroperasi sebagai utusan untuk Israel atas nama politisi Irak.

Dalam menanggapi laporan itu, Anggota Parlemen Irak dari Aliansi Nasional Irak, Muhammad Ridha al-Khafaji menyatakan bahwa sekitar 50 anggota parlemen telah mengusulkan RUU untuk melarang perjalanan tersebut ke Israel. Khafaji menekankan bahwa di masa lalu, pejabat senior Irak telah mengunjungi Israel secara diam-diam.

Sementara itu, anggota komite yudisial parlemen mengatakan RUU ini tidak selalu berarti bahwa UU seperti itu harus diloloskan.

Melarang warga dari bepergian adalah menentang hak kebebasan warga Irak, seperti yang tertulis dalam konstitusi. Namun melarang perjalanan ke Israel tidak ada hubungannya dengan politik, dia mengatakan kepada Al Jazeera, menjelaskan bahwa Irak tidak pernah punya hubungan diplomatik atau politik dengan Israel, juga tak mengakui Negara Israel.

Israel mengklasifikasikan Irak, serta negara-negara Arab lainnya, sebagai "negara musuh." Namun, selama bertahun-tahun para pejabat senior Israel telah mengisyaratkan pada berbagai kesempatan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara-negara seperti itu, berkali-kali mereka melakukan hubungan ekonomis dan hubungan keamanan.(fq/ynet)