Eramuslim

Ini berita menggembirakan. Pemerintah Filipina kabarnya saat ini sedang merancang draft soal berdiriya negara Islam federasi untuk wilayah Mindanao di Filipina Selatan.

Draft itu mencakup soal isi undang-undang yang bakal diberlakukan untuk pulau Mindanao yang mayoritas dihuni oleh kaum Muslim. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut yang mencerminkan keseriusan mewujudkan kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dengan kaum Muslimin di Mindanao yang selama ini bertekad memiliki otoritas untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Menurut Jezus Doriza, konsultan kepresidenan Filipina, yang berbicara tentang perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro, "Pemerintah saat ini sedang memasukkan revisi ke dalam undang-undang yang bisa mengizinkan berdirinya negara Islam federal di Filipina Selatan."

Bila sistem pemerintahan itu terbentuk, diharapkan hal ini menjadi awal terbukanya jalan untuk perluasan wilayah Islam lain yang bisa memiliki otoritas serupa di Mindanao. Inilah tema utama yang menjadi pembicaraan antara pemerintah dengan organisasi pejuang Moro.

Masih menurut Doriza, Presiden Filipina Gloria Arroyo pada Desember lalu sudah menekankan aspek revisi undang-undang negara guna mengadopsi keinginan Muslim Moro, setelah sebelumnya delegasi Muslim Moro memilih mundur dari rencana hadir dalam pertemuan yang sedianya dilakukan di Kuala Lumpur karena ada perbedaan soal perluasan wilayah otoritas bagi kaum Muslimin di Mindanao.

Parlemen Filipina kabarnya juga mendukung rencana ini, meski tidak sedikit politisi yang menolak soal revisi undang-undang yang memberi celah bagi komunitas Muslim untuk memanfaatkan momentum kepemimpinan Arroyo yang akan berakhir pada 2010. Rakyat Filipina yang mayoritas beragama Katolik, sudah sejak tahun 1987 meminta kepastian hukum pada pemerintah agar mengizinkan sejumlah wilayah di Mindanao untuk memiliki pemerintahan federasi.

Sembilan tahun setelah permintaan itu, pemerintah Filipina menandatangani kesepakatan dengan Front Pejuang Kemerdekaan Nasional Moro yang kemudian mengelola wilayah Mindanao Muslim. Tapi ternyata langkah itu masih menimbulkan ketidakpuasan dari kalompok Kemerdekaan Moro, yang merupakan pecahan dari Front Kemerdekaan Nasional Moro yang tetap menghendaki wilayah pemerintahan yang lebih luas.

Perseteruan antara pemerintah dengan Muslim Moro telah memakan korban puluhan ribu orang yang meninggal dan terluka. Koflik berkepanjangan itu juga menguras ekonomi Mindanao yang kaya dengan sumber daya alam, hingga kini penduduknya hidup miskin akibat tekanan yang tidak manusiawi. Muslim Filipina mewakili 8% total penduduk Filipina dan mayoritas hidup di pulau Mindano berjumlah sekitar 5 juta jiwa. (na-str/iol)