Eramuslim

Otoritas agama Islam di wilayah Selangor, Malaysia memberikan wewenang bagi para pengurus masjid, mulai dari imam sampai muazin, untuk menangkap muslim yang kedapatan minum minuman keras di tempat umum. Kewenangan itu diberikan berdasarkan pasal 18 undang-undang Shari`ah Criminal Procedure Enactment tahun 2003 yang berlaku di Malaysia.

Dewan Eksekutif Selangor, Hasan Ali dalam keterangan pers di Masjid Shah Alam, Selasa (25/8) mengatakan, para pengurus masjid yang ditunjuk akan membantu kerja Dewan Agama Islam dan Departemen Agama Islam Selangor. Untuk pelaksanaanya di lapangan, para pengurus masjid tersebut akan diberikan pelatihan terlebih dulu.

Menurut Hasan, mereka yang tertangkap basah minum minuman keras di tempat umum, tidak serta merta ditangkap. Tapi akan diberikan surat peringatan atau dikenakan denda. Mereka yang mencoba melawan, akan diserahkan ke pihak kepolisian atau otoritas keagamaan setempat dan penahanan tidak boleh lebih dari 24 jam.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Negeri Jiran, peminum minuman keras bisa dikenakan denda hingga 852 dollar dengan ancaman penjara maksimal dua tahun. Sedangkan mereka yang menjual, memajang minuman keras untuk dijual atau menyimpan minuman keras diancam hukuman denda sebesar 1.420 dollar dan hukuman penjara maksimal tiga tahun.

Dewan Eksekutif Selangor mengatakan, kebijakan ketat terhadap minuman keras diperlukan untuk kepentingan masyarakat, terutama Muslim. "Kami melakukan ini untuk menyelamatkan Muslim agar tidak melakukan dosa besar yang bisa menimbulkan persoalan di dalam keluarga dan masyarakat," ujar Hasan.

"Banyak anak di kota-kota yang mati akibat kecelakaan saat mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol," sambungnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari kelompok oposisi dari partai-partai Islam PAS, pimpinan Anwar Ibrahim. Awal bulan kemarin, kelompok oposisi ini menyerukan agar kebijakan larangan minuman keras diberlakukan secara penuh.

Belum lama ini, seorang model Malaysia, Kartika Sari Dewi Shukarno ditangkap karena kedapatan minum minuman keras di depan umum. Beruntung, Kartika dibebaskan dari hukuman enam kali cambuk atas perbuatannya itu. Namun kasus Kartika memicu kritik terhadap penerapan hukum syariah di sejumlah wilayah di Malaysia yang mayoritas penduduknya muslim.

Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat, Shahrizal Abdul Jalil menyatakan, kepala pengadilan syariah negara akan meninjau kembali hukuman-hukuman yang dianggap "kejam" dalam syariah Islam. (ln/iol)