Eramuslim

Otoritas pemerintah negara bagian Ohio, AS menolak permohonan warga Muslim setempat untuk membangun masjid dan pusat kegiatan keluarga Muslim, setelah aksi protes kelompok Kristen di kota itu yang tidak setuju atas rencana pembangunan masjid tersebut. Padahal sebelumnya, pemerintah kota Ohio, memberi "lampu hijau" bagi rencana itu.

Sejak warga Muslim yang diwakili Islamic Society of Greater Dayton (ISGD) mengajukan permohonan tersebut, para jemaat gereja di Ohio menggalang ajakan lewat telepon pada warga Greater Dayton untuk menggelar aksi protes menentang permohononan warga Muslim itu.

Salah seorang pengunjuk rasa, Brooke Hick yang juga seorang pastur mengaku ditelpon seorang jemaat Gereja Baptis di Kattering beberapa hari yang lalu, yang mengajak dia bersama isterinya untuk ikut dalam aksi unjuk rasa di depang kantor otoritas kota yang sedang mempertimbangkan permohonan mendirikan masjid.

"Kita harus menghentikan rencana pembangunan masjid itu dan rencana yang dilakukan orang-orang jahat itu, " kata Hick menirukan orang yang menelponnya.

Pastur senior di Gereja Baptis Kettering, Dr. Barry Jude membantah pihaknya telah menyuruh jemaatnya untuk melakukan kampanye lewat telpon. Namun ia mengakui banyak poster-poster di gerejanya berisi ajakan agar para jemaat menentang rencana pembangunan masjid.

"Yang paling utama dan yang terpenting bagi kami adalah mempromosikan dan menyebarluaskan ajaran Kristen, " sambung Jude.

Lebih dari 300 orang berunjuk rasa, dan diduga aksi unjuk rasa itu yang menyebabkan otoritas berwenang di kota itu menolak permohonan ISGD untuk mmbangunan masjid dan pusat kegiatan warga Muslim.

Karen Dabdoub, anggota Council on American-Islamic Relations (CAIR) di Cincinnati, menyatakan terkejut dengan keputusan pembataan itu, yang menurut sangat kontradiktif dengan pernyataan awal otoritas setempat.

"Dalam pertemuan publik akhir Oktober kemarin, para pejabat setempat menekankan bahwa permohonan itu persoalan gampang dan kelihatannya mereka tidak ada masalah untuk menyetujui permohonan pembangunan masjid tersebut, " ujar Dabdoub.

Ia menambahkan, keputusan otoritas berwenang menolak permohonan ISGD hanya karena protes dari masyarakat, jelas-jelas menunjukkan adanya prasangka buruk terhadap Islam, dengan memanfaatkan bahasa politis dan hukum untuk menutup-nutupi tindakan diskriminasi.

"Sayangnya, hal semacam ini sudah biasa terjadi di negeri ini. Masalah lalu lintas dan properti kerap dijadikan alasan, padahal yang ada sesungguhnya adalah soal fanatisme agama, " sambung Dabdoub.

Jika masjid itu jadi dibangun, akan mengakomodasi sekitar 1. 000 warga Muslim di kota itu dan pusat kegiatan keluarga muslim-nya bisa melayani sekitar 400 orang. (ln/al-arby)