Eramuslim

Kepolisian Turki menangkap sekitar 50 perwira militer yang sudah pensiun maupun yang masih aktif karena dicurigai terlibat dalam rencana kudeta terhadap pemerintahan yang saat ini berkuasa di Turki.

Penangkapan dikaitkan dengan penyelidikan terhadap dugaan rencana kudeta pada tahun 2003, terhadap pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyeb Erdogan dari Partai Keadilan dan Pembangunan, partai Islamis yang sekarang berkuasa di Turki.

Surat kabar Turki, Taraf menyebutkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka dapatkan, kudeta itu diberi kode "Palu Godam". Targetnya menumbangkan pemerintahan dengan cara melakukan peledakan bom di masjid-masjid di museum di kota Istanbul, termasuk memprovokasi pesawat-pesawat tempur Yunani agar menembak jatuh pesawat Turki di Laut Aegean.

Cara-cara itu dilakukan untuk menimbulkan kekacauan di dalam negeri dan menghancurkan kepercayaan rakyat Turki pada pemerintahan yang saat ini berkuasa. Provokasi terhadap Yunani dilibatkan karena Turki dan Yunani sejak lama terlibat pertikaian soal kepulauan di kawasan Aegean. Pertikaian itu hampir membuat kedua negara tersebut berperang pada tahun 1996.

Perdana Menteri Recep Tayyeb Erdogan di sela-sela kunjungannya ke Spanyol membenarkan penangkapan terhadap perwira militer Turki. Ia mengatakan bahwa aparat keamanan Turki akan memulai proses penahanan. "Saya tidak tahu apa hasilnya, tapi setelah aparat keamanan menyelesaikan proses penangkapan, kejaksaan akan melakukan penilaian," kata Erdogan.

Diantara perwira yang ditangkap adalah mantan panglima angkatan udara Turki, Ibrahim Firtina, mantan panglima angkatan laut, Ozden Ornek dan mantan komandan Militer Pertama, Ergin Saygun. CNN Turki menyebutkan, Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Ilker Basburg menunda perjalanan tiga harinya ke Mesir menyusul penangkapan tersebut.

Penangkapan terhadap para perwira dan mantan perwira militer terkait dugaan terlibat kudeta ini oleh analis politik Wolfango Piccoli diperkirakan akan memicu konfrontasi baru antara pemerintah dan militer. Ia berpendapat, pertikaian terbuka untuk mempertahankan kekuasaan antara pemerintah dan militer bisa memicu ketidakstabilan politik di Turki.

Selama puluhan tahun, militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Turki dan menjadi "anjing penjaga" sistem sekular negara Turki. Setidaknya, militer Turki pernah menumbangkan empat pemerintahan di Turki dengan dalih untuk melindungi sistem sekularisme di Turki.

Pemerintahan Erdogan yang Islami kerap terlibat benturan dengan kaum sekularis Turki. Sebelum penangkapan, pemerintahan Erdogan dan kaum sekularis di lembaga hukum Turki saling berdebat soal penangkapan terhadap seorang jaksa yang melakukan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok Islam.

Sejak kasus ini mencuat dua setengah tahun yang lalu, lebih dari 200 orang ditangkap. Mereka terdiri dari kalangan militer, politisi dan pengacara. Perdana Menteri Erdogan hari Senin kemarin menyatakan akan melakukan reformasi hukum dan konstitusi, dan jika perlu akan melakukan referendum, karena menurut Erdogan, sistem hukum yang berlaku saat ini tidak obyektif.

"Sistem hukum harus obyektif dan pada saat yang sama juga harus independen. Kami ingin melakukan reformasi konstitusional dan kami akna mengusulkan reformasi ini ke parlemen dengan atau tanpa dukungan kelompok oposisi," tukas Erdogan.

"Kami akan melakukan pemungutan suara masyarakat jika tidak mendapatkan dukungan. Bukan hanya masyarakat, LSM-LSAM juga menginginkan reformasi itu," tukas Erdogan. (ln/iol/AP)