.jpg?w=1140&ssl=1)
Presiden Sudan Omar al-Bashir menolak surat penangkapan terhadap dirinya yang dikeluarkan oleh International Criminal Court (ICC) atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Di tengah massa pendukungnya yang menggelar aksi protes di Khartoum, ibukota Sudan, Bashir mengatakan bahwa penjahat perang yangsebenarnya adalah para pemimpin negara Barat.
"Para penjahat perang yang sebenarnya adalah para pemimpin di AS dan Eropa," kata Bashir di tengah ribuan orang yang mendukungnya.
ICC dalam surat perintah penangkapan terhadap Bashir menuding presiden Sudan itu telah mendalangi kampanye perampokan, pemusnahan dan pemerkosaan selama enam tahun konflik di Darfur. Atas tuduhan itu, Bashir menegaskan akan bersikap tegas pada mereka yang mencoba mengancam stabilitas negaranya.
"Kami akan bertindak sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab. Kami sudah mengusir 10 organisasi asing … setelah melakukan monitoring atas aktivitas mereka yang ternyata melanggar semua aturan dan hukum yang berlaku," kata Bashir saat pertama kali merespon surat perintah penangkapan ICC, di hadapan para politisi dan anggota kabinet pemerintah Sudan.
Pengusiran itu menuai kecaman dari Sekjen PBB Ban Ki-moon yang menilainya sebagai kemunduran dalam operasi kemanusiaan di Darfur. Ki-moon mendesak Sudan agar mencabut keputusannya itu.
Menurut data PBB, sejak konflik melanda Darfur tahun 2003, korban tewas mencapai 300.000 orang dan 2,7 juta warga negeri itu menjadi pengungsi. Konflik terjadi antara kelompok etnis minoritas bersenjata melawan rezim pemerintah Sudan yang didominasi etnis Arab. Mereka menuntut agar pemerintah pusat membagi hasil dari sumber-sumber alam dan kekuasan dengan adil.
Keputusan ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Bashir memicu ketegangan di Sudan dan beragam reaksi dari dunia internasional. AS mendukung keputusan ICC, sedangkan China mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menangguhkan kasus Bashir.
Sama dengan China, Liga Arab meminta penangguhan surat perintah penangkapan terhadap Bashir. Untuk itu Liga Arab akan mengirimkan delegasinya ke Dewan Keamanan PBB.
Organisasi Konferensi Islam mengecam keputusan ICC dan menilai keputusan itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap upaya penyelesaian konflik di Darfur. Selain itu, keputusan ICC akan mengancam stabilitas di Sudan dan wilayah sekitarnya.
Sekjen OKI Ekmeleddine Ihsanoglu dari Jeddah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menolak keputusan ICC dan mendesak pemerintah Sudan agar mempercepat investigasi terhadap para tersangka yang diduga melakukan kejahatan perang. (ln/aby)
