Eramuslim

Sufi Mohammad, salah satu ulama pro-Taliban di Pakistan menyatakan, tidak ada ruang bagi konsep demokrasi jika Taliban berkuasa di seluruh Pakistan. Mohammad menegaskan hal tersebut di depan ribuan pendukungnya yang berkumpul di kota Mingora, Swat Valley, sebelah baratlaut Pakistan.

Para pendukung Taliban di Pakistan tumpah ruah ke kota itu, untuk merayakan kemenangan mereka setelah Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan seluruh anggota dewan legislatif Pakistan menyetujui diterapkannya hukum Islam di enam distrik di wilayah baratlaut Pakistan, termasuk Swat Valley.

Pemerintah Pakistan menyetujui penerapan hukum Islam yang menjadi rujukan sistem hukum Taliban, sebagai salah satu kesepakatan antara pemerintah dan Taliban untuk mengakhiri aksi-aksi kekerasan di Pakistan. Sufi Mohammad, salah satu ulama di Pakistan yang pro-Taliban dan ikut dalam negosiasi dengan pemerintah Pakistan mengatakan bahwa pemerintahan Pakistan telah menerapkan sistem demokrasi yang oleh Taliban disebut sistem "orang kafir".

Di depan ribuan massa pendukungnya, Mohammad mengatakan bahwa semua hakim, pengacara dan para ulama yang pro-demokrasi adalah "pemberontak". Ia juga memerintahkan semua hakim yang selama ini berpihak pada pada pemerintah Pakistan segera meninggalkan wilayah dimana pemerintah Pakistan sudah mengijinkan diberlakukannya syariah Islam ala Taliban, paling lambat tanggal 23 April mendatang.

"Jika mereka tidak juga angkat kaki, pemerintah-lah yang akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya," ancam Mohammad.

Ia juga menyatakan bahwa sistem hukum Taliban ada hukum tertinggi dan tidak bisa diganggugugat, bahkan jika sampai ke tingkat mahkamah agung Pakistan sekalipun.

Sumber-sumber di Pakistan menyebutkan bahwa kelompok Taliban di Pakistan kini sudah mulai melebarkan kekuatannya dari wilayah baratlaut ke provinsi Punjab dan Sindh. Taliban, adalah kelompok Islam yang menganut paham Wahabi yang keras, salah satunya melarang anak perempuan sekolah. (ln/prtv)