Eramuslim

Sebuah langkah yang realistis yang diterapkan oleh pemerintah Yordania dalam menekan biaya pengeluaran negara yang besar untuk para pejabatnya, dalam situasi krisis ekonomi seperti saat ini.

Dewan kementerian Yordania telah memutuskan untuk mengurangi gaji bulanan perdana menteri dan para menteri kabinet dari 20 persen hingga 28 persen, dengan alasan untuk 'mengontrol biaya pengeluaran negara', kata seorang pejabat Yordania Rabu kemarin (17/3).

Menurut kantor berita resmi Yordania (Petra) menyatakan bahwa "dewan kementerian memutuskan dalam sebauh rapat yang diselenggarakan hari Selasa lalu yang diketuai oleh perdana menteri Samir Rifai dan memutuskan dengan sukarela akan melaksanakan pengurangan gaji dari semua anggota menteri kabinet sebesar 20 persen perbulan."

Dewan kementerian mengatakan bahwa keputusan itu datang sejalan dengan alasan untuk mengontrol pengeluaran anggaran biaya negara bagi para pejabat pemerintah dan tindakan ini juga sebagai model dan contoh bagi semua keputusan yang ada, untuk mengkampanyekan adanya prinsip solidaritas dengan rakyat Yordania dalam situasi serta kondisi perekonomian yang sedang carut marut seperti saat ini."

"Dewan memutuskan untuk memotong gaji para pejabat, yang dana tersebut akan dipakai khusus untuk membantu orang miskin, yang akan di implementasikan oleh Departemen Pembangunan Sosial."

Sebuah sumber di kantor perdana menteri mengatakan: "Setiap menteri kabinet Yordan akan dikurangi gajinya mulai dari 600 dinar (sekitar 845 dolar), yang mewakili 20% dari gaji bulanan mereka."

Tapi sumber tersebut tidak bisa menentukan besaran jumlah yang akan dipotong dari gaji Perdana Menteri, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan. Sumber menegaskan bahwa Samir Rifai (PM Yordan) merupakan salah satu pendukung terkuat dari resolusi ini."

Menurut Departemen Keuangan, volume utang internal dan eksternal ke Yordania pada tahun 2009 meningkat sekitar 13 miliar dolar, naik 13% dibandingkan dengan tahun 2008.

Inflasi di Yordania pada tahun 2008, meningkat ke rekor tertinggi sekitar 5,15% dibandingkan dengan tahun 2007.

Pemerintah baru yang dibentuk pada bulan Desember 2009 lalu yang dipimpin oleh Samir Rifai, memprioritas untuk mendukung kestabilan perekonomian.

Bagaimana dengan Indonesia?? Oh tentu saja tidak akan menerapkan keputusan seperti Yordania, meskipun krisis ekonomi, rakyat banyak yang masih miskin, utang yang menumpuk, namun untuk urusan gaji pejabat..Indonesia jagonya. Mana ada pejabat Indonesia yang mau gajinya dipotong sampai 20 persen dalam kondisi krisis ekonomi.(fq/aby)