Eramuslim

Setelah suara kritikan dari dalam negeri kian ramai dan mencuat atas operlaping dan terlalu jauhnya campur tangan militer Turki di kancah perpolitikan negeri itu, kali ini kritikan serupa juga datang dari Dewan Uni Eropa.

Pihak Uni Eropa menilai, militer Turki tak seharusnya ikut campur tangan lebih jauh dan operlaping di masalah pemerintahan dan perpolitikan, demi mendorongnya proses demokratisasi dan keterbukaan di Turki, yang juga menjadi pra-syarat keanggotaan negara-negara Uni Eropa.

Negara-negara Uni Eropa menghendaki sesama anggotanya, dan juga calon anggotanya, untuk bisa menjadi negara perocontohan, utamanya dalam keterbukaan, demokrasi, persamaan hak, tidak adanya diktatorisme dan monopoli kekuasaan, terjaminnya standar hidup rakyat, tingginya jaminan HAM, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, militer Turki selalu ingin menampakkan eksistensi dan pengaruhnya di kancah perpolitikan dalam negeri, guna mempertahankan prinsip sekulerisme negeri Turki modern yang dibangun sejak masa Mustava Kemal Ataturk.

Militer Turki adalah benteng terkukuh sekulerisme Turki, dan atas dasar inilah beberapa kali militer Turki memperlihatkan superioritasnya atas pihak pemerintahan (parlemen, perdana menteri, dan presiden). Jika ada dari unsur pemerintahan didapati "membangkang" dan "mendurhakai" prinsip-prinsip sekulerisme, maka pihak militer tak akan segan-segan untuk menggulinggannya.

Untunglah, semenjak tampuk pemerintahan Turki dipimpin oleh AKP di bawah pimpinan PM Recep Tayyep Erdogan dan Presiden Abdullah Gul, "tingkah pecicilan" militer Turki sedikit demi sedikit dapat dikikis.

Pemerintahan Erdogan bahkan kian mampu mempersempit operlaping militer pasca terkuaknya skandal gerakan mafia Ergenekon yang digawangi oleh beberapa orang jendral militer dan berencana membunuh dan menggulingkan orang-orang pemerintahan. (L2/db)