Berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah kementerian mestinya menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk mengevaluasi para menterinya.
“Secara umum saya percaya korupsi sudah menerpa sebagian besar kementerian. Tapi yang baru terungkap kan baru satu atau dua. Saya kira dengan terbongkarnya kasus suap di Kemenakertrans, itu momentum Presiden untuk mengganti menteri yang diduga terlibat,” ujar pengamat politik Tjipta Lesmana di sebuah harian, (Minggu, 4/9).
Seharusnya, kata Tjipta lagi, Presiden SBY bisa bersikap tegas.
Di sejumlah negara, Tjipta Lesmana memberikan perbandingan, pejabat yang tersangkut kasus korupsi hanya memiliki dua solusi: yang bersangkutan merasa malu lalu mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Presiden atau Perdana Menteri.
“Persoalannya, di Indonesia ini hampir 99 persen pejabatnya muka badak,” ucapnya.
Tjipta yakin para menteri yang terjebak kasus dugaan korupsi tidak akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pasalnya, para menteri itu akan sibuk menutup diri dan meng-counter kasus yang disangkakannya.
Tjipta memastikan, dengan membiarkan para menterinya tidak dievaluasi dan tidak ada sanksi tegas, maka pemerintahan akan buruk dan minus prestasi di mata rakyat.
“Semua itu tentu akan berpengaruh pada Presiden sendiri. Pemerintahannya akan terseok-seok dan tidak efektif dan efisien,” jelasnya. (pz/ramer)
