Eramuslim

Deddy Mizwar, salah seorang artis yang dikenal begitu peduli dengan persoalan moralitas bangsa, siang tadi (Jumat 3/7) berdemo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di jalan Rasuna Said, Jakarta. Bersama sekitar lima ratus massa yang tergabung dalam GARAP (Gabungan Rakyat Peduli KPK) memberikan dukungan terhadap lembaga yang saat ini sedang diobok-obok.

Dalam orasi, mereka mengecam DPR yang sepertinya mengulur-ulur penyelesaian RUU Tipikor yang hingga saat ini belum juga rampung. Padahal, DPR akan reses pada bulan September mendatang.

Selain kecaman mereka terhadap DPR yang dinilai takut dan lamban terhadap RUU Tipikor, mereka juga mengecam pihak mana pun termasuk pemerintah yang mulai mempersoalkan keberadaan KPK. "Pemerintah tidak boleh mengutak-atik KPK. KPK adalah lembaga independen. Kami dan seluruh rakyat ada di belakang KPK," teriak seorang koordinator aksi dalam orasinya.

Sementara massa mendengarkan orasi, Deddy Mizwar dan beberapa aktivis perwakilan GARAP KPK sedang menyampaikan aspirasi mereka ke ketua KPK.

Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa KPK bukan lembaga superbody.

”Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati,” kata Presiden saat berkunjung ke harian Kompas, Jakarta, Rabu pekan lalu. (Kompas 25 Juni)

Sehari setelah ucapan SBY tentang KPK itu, BPKP sebuah institusi pemerintah yang bertugas mengaudit keuangan lembaga-lembaga pemerintah pun tiba-tiba berencana akan mengaudit KPK. Padahal, BPKP dinilai salah alamat. Karena KPK bukan lembaga pemerintah, melainkan lembaga independen yang tidak berada di bawah pemerintah.

Bukan itu saja, KPK menyatakan bahwa lembaganya setiap tahun sudah diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dan hasilnya bagus-bagus saja.

Tidak jelas kenapa BPKP bersikeras mengaudit KPK. Dan, kenapa SBY tiba-tiba memberikan pernyataan yang dinilai banyak kalangan begitu pedas mengkritik KPK. Andi Malarangeng beberapa hari lalu sudah menyanggah sinyalemen bahwa hal itu karena kekesalaan SBY terhadap vonis Aulia Pohan yang juga besan SBY  selama empat setengah tahun penjara atas dakwaan korupsi dana Bank Indonesia.

foto: thejakartapost