Eramuslim.com – Sekalipun jabatan hilang, hingga nyawa menjadi taruhannya, miras di Indonesia akan tetap di-back up oleh penguasa di negeri ini. Dan kisah ini persis yang dialami oleh Kapolda NTT dan Front Pembela Islam (FPI).
Jika dalam akun Twitter pribadi milika FPI, di sana disebutkan bahwa salah satu orang atau penguasa itu berasal dari partai politik. Dan partai politik ini kini yang memimpin negara Indonesia. “Salah satunya menyasar milik Herman Heri. Siapa Herman Heri? Ia Tionghoa keturunan, anggota DPR dari partai juara korupsi, PDIP,” tulis FPI melalui akun @DPP_FPI, beberapa waktu lalu.
FPI mengaku dalam memerangi miras bukan saja di lapangan seperti pada umumnya, namun juga memerangi lewat konstitusi.
“Bukan hanya di lapangan kami perangi miras, di tingkat konstitusi juga pernah kami gugat soal miras, dan kami menang. Seluruh miras ilegal.”
Tapi, lanjut FPI, dari kemenangan tersebut, beberapa bulan berikutnya keluar lagi peraturan yang legalkan miras dengan kemasan peraturan yang berbeda, tapi isinya sama: legalkan miras. “Publik jadi bertanya-tanya, apakah para pejabat dan aparat di negeri ini sudah tidak lagi hormati Pancasila? Apakah PANCASILA sudah tidak dijunjung lagi?”
“Kalau PANCASILA sudah diabaikan, lalu apa yg dihormati dan dijunjung tinggi lagi? Apakah pant** Cina? *Serius tanya.”
Publik tahu betul siapa yg kendalikan bisnis miras di negeri ini, mulai dr produsen, importir, sampai dengan distributor. Semua dari etnis tertentu. Sementara rakyat pribumi hanya jadi pengecer kelas bawah, konsumen sekaligus korban. “Korban terbesar akibat miras adalah rakyat. Siapapun berani usik bisnis mereka, akan ‘dihabisi’, Menteri Rahmad dan Kapolda NTT contohnya. Jika ormas, maka citranya akan dihancurkan.”(ts/voaislam)
