Eramuslim » Berita Nasional http://www.eramuslim.com Media Islam Rujukan Tue, 05 May 2015 11:48:23 +0000 id-ID hourly 1 http://www.eramuslim.com/ Kasus Rencana Pesta Bikini SMA, Tujuh Sekolah Dimintai Keterangan Oleh Polisi http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-rencana-pesta-bikini-sma-tujuh-sekolah-dimintai-keterangan-oleh-polisi.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-rencana-pesta-bikini-sma-tujuh-sekolah-dimintai-keterangan-oleh-polisi.htm#comments Tue, 05 May 2015 11:40:38 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103175 splash-after-class_20150423_132548Eramuslim.com – Pihak sekolah yang namanya dicatut dalam penyelenggaraan pesta bikini bulan lalu saat ini sedang melakukan pemeriksaan.¬†Pemeriksaan ini berguna untuk meminta keterangan dan selanjutnya sebagai bahan untuk penyelidikan.
“Ya, sekolah yang kemarin melapor saat ini sedang diperiksa untuk dimintai keterangan,” ujar Pjs Kabid Humas, Kombes Pol Budi Widjanarko, Selasa (5/5).
Budi mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi keterangan dan meninjau kronoligis informasi penyebaran pesta bikini tersebut. Sebelumnya, tujuh sekolah melaporkan Devine Production sebagai penyelenggara pesta bikini ke Polda Metro Jaya.
Tujuh sekolah tersebut melaporkan pengelola Devine Production atas pencatutan nama sekolah sekolah tersebut sebagai pendukung acara. Mereka melaporkan Devine Production dengan klausul pencemaran nama baik.(rz)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-rencana-pesta-bikini-sma-tujuh-sekolah-dimintai-keterangan-oleh-polisi.htm/feed 0
Rezim Jokowi Diam-Diam Naikkan Harga Listrik Untuk Mal, Rumah Mewah, dan Industri http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rezim-jokowi-diam-diam-naikkan-harga-listrik-untuk-mal-rumah-mewah-dan-industri.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rezim-jokowi-diam-diam-naikkan-harga-listrik-untuk-mal-rumah-mewah-dan-industri.htm#comments Tue, 05 May 2015 05:00:35 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103155 listrik--1414376443Eramuslim.com – Kebijakan menaikan harga pada Mei 2015 ini ternyata tidak saja terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) Pertamax (RON 92-95) dengan kenaikan Rp 200 per liter. Ternyata di sektor listrik juga, pemerintah diam-diam menaikan sejak Mei 2015 ini. Tarif listrik non subsidi juga naik cukup signifikan, berkisar Rp 48,92/kWh-Rp 72,2/kWh.Kenaikan tarif listrik di periode Mei 2015 ini akibat meningkatnya besaran inflasi April 2015 yang diikuti kenaikan harga jual minyak acuan Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) serta stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik Mei 2015 yang diberlakukan PT PLN (Persero), tarif listrik golongan rumah tangga dengan daya maksimal 1.300 volt amper (VA) dan 2.200 VA sejak awal tahun tetap Rp 1.352 per kWh. Karena kedua golongan tersebut tarifnya masih disubsidi pemerintah.

Sementara untuk rumah besar sampai rumah mewah dengan sampai rumah makan hingga restoran, tarif bulan ini menjadi Rp 1.541,81 per kWh, dari bulan sebelumnya Rp 1.465,89 per kWh, atau naik Rp 48,92 per kWh.

Untuk mal dan industri menengah juga naik, menjadi Rp 1.108,70 per kWh, dari bulan sebelumnya Rp 1.055,47 per kWh, atau naik Rp 53,25 per kWh.

Sedangkan industri besar dengan daya maksimal 30.000 kVa ke atas, tarifnya naik menjadi Rp 1.063,80 per kWh, dari bulan sebelumnya Rp 991,60 per kWh, atau naik Rp 72,2 per kWh.

Berikut daftar lengkap tarifnya listrik non subsidi Mei 2015 seperti dikutip, Senin (4/5/2015):

Rumah Tangga:

R-1/Tegangan Rendah 1.300 VA tarif menjadi Rp 1.352/kWh

R-1/Tegangan Rendah 2.200 VA tarif menjadi Rp 1.352/kWh

R-2/Tegangan Rendah 3.500 VA-5.500 VA tarif menjadi Rp 1.514,81/kWh

R-3/Tegangan Rendah 6.600 VA ke atas tarif menjadi Rp 1.514,81/kWh

Bisnis:

B-2/Tegangan Rendah 6.600 VA-200 kVA tarif menjadi Rp 1.108,70/kWh

B-3/Tegangan Menengah di atas 200 kVA tarif menjadi Rp 1.108,70/kWh

Industri:

I-3/Tenangan Menengah di atas 200 kVA tarif menjadi Rp 1.108,70/kWh

I-4/Tegangan Tinggi 30.000 kVA ke atas tarif menjadi Rp 1.063,80/kWh

Gedung Pemerintah:

P-1/Tegangan Rendah 6.600 VA-200 kVA tarif menjadi Rp 1.514,81/kWh

P-2/Tegangan Menengah di atas 200 kVA tarif menjadi Rp 1.108,70/kWh

P-3/Tegangan Rendah tarif menjadi Rp 1.514,81/kWh

(rz/FN)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rezim-jokowi-diam-diam-naikkan-harga-listrik-untuk-mal-rumah-mewah-dan-industri.htm/feed 0
Bangsa Ini Sudah Kritis, Jokowi Tidak Bisa Diandalkan http://www.eramuslim.com/berita/nasional/bangsa-ini-sudah-kritis-jokowi-tidak-bisa-diandalkan.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/bangsa-ini-sudah-kritis-jokowi-tidak-bisa-diandalkan.htm#comments Mon, 04 May 2015 23:32:03 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103107 JOkowi11Eramuslim.com – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) mengajak rakyat sadar, bahwa kondisi bangsa sudah kritis, dan Jokowi tidak bisa diandalkan. “Sudah saatnya masyarakat sadar akan kondisi bangsa yang sedang kritis, kita tidak bisa hanya mengandalkan institusi pemerintah yang sudah terbukti gagal mengemban amanah rakyat,” tegas Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) di Jakarta (4/5).

Kepercayaan publik yang terus merosot terhadap Pemerintahan Joko Widodo berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab, masyarakat belum merasakan perubahan selama dipimpin Jokowi, terutama bidang perekonomian. “Pasalnya, dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah masalah perekonomian yang semakin tidak membaik menjadikan beban yang dirasakan oleh rakyat saat ini semakin berat,” ujar pengamat politik ini.

Apalagi, dia menambahkan, rakyat kecewa karena para menteri Kabinet Kerja sudah mememastikan harga BBM akan ditentukan sesuai harga pasar. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 telah membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas).

Jajat mengingatkan, Jokowi merupakan hasil produk pemilihan langsung. Kalau ke depan tidak ada perbaikan, dia kuatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Yaitu, bukan tidak mungkin nantinya rakyat bukan hanya tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi tetapi sudah tidak percaya kepada sebuah sistem demokrasi yang ada, yang hanya menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai harapan rakyat.

“Sebuah sistem demokrasi yang telah ada bukan tidak mungkin akan mengalami banyak perubahan. Jangankan hanya sebuah sistem, aturan negara yang ada bila diperlukan bahkan bisa diubah Jokowi dengan seketika tanpa memperdulikan tatanan yang ada, bahkan bila perlu dibuatkan aturan baru untuk menguatkan niatnya,” tandasnya.(rz/FN)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/bangsa-ini-sudah-kritis-jokowi-tidak-bisa-diandalkan.htm/feed 0
Ahok Dinyatakan Langgar UU, DPRD Lanjutkan ke Nyatakan Pendapat http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-dinyatakan-langgar-uu-dprd-lanjutkan-ke-nyatakan-pendapat.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-dinyatakan-langgar-uu-dprd-lanjutkan-ke-nyatakan-pendapat.htm#comments Sun, 03 May 2015 23:30:37 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103076

ahok1Eramuslim.com – Angket yang digelar DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah terbukti melanggar Undang-Undang. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik saat diskusi di bilangan Jakarta, Minggu (3/5).

“Dari hasil angket Ahok terbukti langgar UU APBD. Ahok ini ingin menyusun APBD tanpa aturan, maunya sendiri,” cetus Taufik.

Menurut Taufik ada dua kesimpulan inti dari hasil angket yang sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Pertama selain terbukti Gubernur Jakarta melanggar konstitusi terkait pengesahan APBD. Kedua yakni desakan kepada pimpinan parlemen di ibu kota untuk segera menindaklanjuti pelanggaran ini.

“Dewan harus menggelar rapat pimpinan, lalu paripurna hingga pada hak menyampaikan pendapat (HMP). Semoga setelah diskusi ini ada tindakan dari PDIP untuk mendorong HMP,” demikian Taufik.(rz/FN)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-dinyatakan-langgar-uu-dprd-lanjutkan-ke-nyatakan-pendapat.htm/feed 0
Duh Jokowi! Waktu Kampanye Janji Rp.1,4 M Tiap Desa, Sekarang Jadinya Cuma Rp.284 Juta http://www.eramuslim.com/berita/nasional/duh-jokowi-waktu-kampanye-janji-rp-14-m-tiap-desa-sekarang-jadinya-cuma-rp-284-juta.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/duh-jokowi-waktu-kampanye-janji-rp-14-m-tiap-desa-sekarang-jadinya-cuma-rp-284-juta.htm#comments Sun, 03 May 2015 23:00:02 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103073

jokoploEramuslim.com -Hari hari ini adalah detik akhir implementasi dana desa sesuai amanat UU No 6/2014 tentang Desa. Pencairan dana desa dari APBN masih diiringi bayang-bayang ketimpangan dan kekhawatiran penggunaan yang tidak tepat sasaran.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, rencananya pertengahan Mei 2015, sesuai PP No 60 /2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pada periode pertama ini akan cair sebesar 40 persen, sekitar Rp 8 triliun dari total Rp 20,7 triliun. Sedangkan tahap kedua, sekitar bulan Agustus rencananya akan turun lagi 40 persen dan tahap ketiga akhir tahun sebesar 20 persen.

Dengan jumlah dana desa tersebut, diperkirakan sejumlah 72.944 desa (sesuai Permendagri No 18 /2013) rata-rata akan mendapatkan dana sebesar Rp. 283,77 juta. Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Walaupun kecil, dana desa periode ini sebenarnya sudah naik 110 persen dibandingkan dengan alokasi APBN 2015 yang hanya sebesar Rp. 9,07 triliun.

Apung Widadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan assesment di beberapa desa di Sumatra Utara, Lombok Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka menemukan beberapa permasalahan.

Pertama, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.

Kedua, karakteristik desa-desa di Indonesia sangat beragam dan komplek. Sehingga ketika formulasi pembagian dana desa disamakan, maka terjadi ketimpangan dan tidak efektif.

Ketiga, sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten.

Keempat, dari sisi alokasi nasional, dana desa 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun sebenarnya belum sesuai dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana transfer daerah. Jika dihitung seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen. Lihat saja, dana transfer daerah pada APBN P 2015 adalah, Rp. 643,5 triliun. Maka seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai 10 persen yaitu Rp. 64,35 triliun. Dengan dana tersebut, dari 72.944 desa di Indonesia maka rata-rata perdesa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 882,2 juta.

Di sisi lain, alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari DAU ditambah DBH yaitu Rp 465,3 triliun, maka akan mendapatkan tambahan lagi Rp. 46,5 triliun. Total, desa akan mendapat alokasi Rp. 64,35 triliun ditambah Rp. 46,3 triliun yaitu Rp. 110,88 triliun. Sehingga setiap desa dari 72.944 desa seharusnya mendapatkan alokasi  mencapai Rp. 1,52 miliar. Namun yang terjadi, saat ini desa hanya mendapat kurang lebih 30 persen dari total dana desa sesuai amanat konstitusi.

Kelima, dari sisi alokasi daerah, masih terjadi ketimpangan alokasi. Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah, hal ini tercermin dari besaran dana desa di setiap antar kabupaten berbeda-beda. Di Sidoarjo Jawa Timur misalnya, berbeda-beda, desa yang menerima Rp. 38 juta sampai Rp 403,6 juta. Namun di Kuningan, Jawa Barat, besaran dana desa yang diterima setiap desa sebesar Rp. 51,6 juta hingga Rp.916,9 juta. Sementara di Batang, Jawa Tengah, alokasi terkecil desa hanya Rp. 35 juta dan alokasi dana tertinggi Rp. 472 juta.

Keenam, parahnya, ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. Pengalaman yang ada, Mafia anggaran banyak muncul dalam mengurus alokasi anggaran antar daerah karena perbedaan alokasi (kasus Wa Ode Nurhayati mengurus dana DPPID).

Ketujuh, akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin 3 bulan sekali. Sangat teknokratis.

Kedelapan, potensi disalokasi, belanja birokrasi besar di desa. Sehingga mengancam anggaran pembangunan infratruktur. Seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi hingga 50 persen, APBDes juga dikhawatirkan akan banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi.

Kesembilan, dana desa berpotensi diselewengkan saat ini bertepatan dengan Pilkada langsung. Pertama, karena daerah saat ini kekurangan dana pelaksanaan Pilkada karena belum teralokasi di APBD. Dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa yang tidak merata dan diarahkan pada desa basis pendukung calon.(Rz/FN)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/duh-jokowi-waktu-kampanye-janji-rp-14-m-tiap-desa-sekarang-jadinya-cuma-rp-284-juta.htm/feed 0
Hacker Anonymous Sangat Mungkin Dari Indonesia http://www.eramuslim.com/berita/nasional/hacker-anonymous-sangat-mungkin-dari-indonesia.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/hacker-anonymous-sangat-mungkin-dari-indonesia.htm#comments Sun, 03 May 2015 00:02:41 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103045 Hacker-Muslim-Memulai-Jihad-Digital-19000-Situs-Sudah-Jadi-Target-338x360Eramuslim.com – Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), Rudi Lumanto, memaparkan, Indonesia adalah negara asal peretas terbanyak di dunia.
Indonesia menempati urutan pertama dengan presentase 38 persen, mengungguli Tiongkok yang hanya 33 persen, disusul Amerika Serikat 6,9 persen, Taiwan 2,5 persen, Turki 2,4 persen, India 2 persen, dan Rusia 1,7 persen.
Sementara itu, pakar teknologi informasi sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer, Richardus Eko Indrajit mengatakan, banyaknya pembobol di Indonesia karena kurangnya kontrol dari pemerintah, salah satunya banyaknya panduan tutorial cara menjadi peretas yang bisa dijumpai bebas di toko buku.

“Pernah ke toko buku enggak? coba lihat buku security, lebih banyak tentang cara menyerang apa bertahan? Isinya apa? langsung praktik. Ya udah dicoba, latihan,” kata Eko.
Menjadi peretas, kata Eko, sangat mudah dilakukan di Indonesia karena petunjuknya sangat detil.
“Lihat saja di buku-buku di Glodok itu, cara menjadi hacker mudah dan praktis tinggal enter-enter, tidak perlu mikir tidak perlu ngitung Matematika. Semua sudah full down menu, sudah ada users interface, gampang, orang enggak ngerti juga bisa menyerang,” kata Rudi.
Selain itu, kecenderungan di Tanah Air, hacker melakukan serangan sebagai wujud protes. Sangat mungkin, pasukan hacker nomor satu dunia, Anonymous, pun berasal dari Indonesia. (rz)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/hacker-anonymous-sangat-mungkin-dari-indonesia.htm/feed 0
Ahok Harus Jelaskan, Kenapa 30 dari 110 Pulau di Utara Jakarta Dikuasai Swasta http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-harus-jelaskan-kenapa-30-dari-110-pulau-di-utara-jakarta-dikuasai-swasta.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-harus-jelaskan-kenapa-30-dari-110-pulau-di-utara-jakarta-dikuasai-swasta.htm#comments Sat, 02 May 2015 12:23:47 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103036

130605_peta-kepulauan-seribuEramuslim.com -Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Balegda menolak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Taufik beralasan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tak transparan terkait pemanfaatan dan pemilik pulau-pulau yang ada di wilayah Jakarta. Berdasarkan data, papar Taufik, setidaknya 30 dari 110 pulau di utara Jakarta dikuasai swasta atau individu menguasai. Misalnya, PT Ning Associates mengelola Pulau Genteng Besar serta PT Pantara Wisata Jaya mengelola Pulau Hantu Barat dan Hantu Timur.

“Empat pulau dikelola pusat (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), 11 pemukiman. Ditotal 65. Sisanya, kayanya punya pemda (pemerintah daerah),” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

“Yang kita permasalahkan, di dalam 30 pulau itu (dikuasai swasta), kan peruntukannya perdagangan, kantor, pariwisata. Pertanyaan kita, yang tentuin siapa? Ini negeri enak banget, bisa nentuin sendiri. Jangan-jangan yang dipakai untuk pariwisata, seharusnya justru untuk konservasi,” imbuh ketua DPD Gerindra DKI ini, bahkan DKI juga tak memiliki dokumentasi dan data lengkap tentang pulau-pulau tersebut, seperti berupa foto misalnya.

Balegda diketahui menyepakati 17 raperda masuk Prolegda DKI 2015 dan dicanangkan beberapa diantaranya disahkan tiap empat bulan. Misalnya, Raperda Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi, Revisi Perda Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura No. 8/1995, serta Raperda RZWP3K dibahas pada caturwulan pertama.

Namun, hingga kini, tak ada satupun raperda yang telah dibahas hingga disahkan yang sesuai jadwal tersebut, termasuk raperda zonasi. Di sisi lain, setidaknya Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura DPRD secara tegas telah menyatakan, menolak membahas Raperda RZWP3K it

Gubernur DKI Jakarta Ahok pasti tahu tentang hal ini dan harus dimintai pertanggungjawabannya. Seluruh pulau-pulau di Indonesia menurut konstitusi hanya dimiliki oleh negara dan tidak dibenarkan dimiliki swasta. (rz)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-harus-jelaskan-kenapa-30-dari-110-pulau-di-utara-jakarta-dikuasai-swasta.htm/feed 0
Mendagri Tidak Bisa Sewenang-Wenang Ganti Bendera Aceh, Belajar Sejarah Dulu Yang Benar! http://www.eramuslim.com/berita/nasional/mendagri-tidak-bisa-sewenang-wenang-ganti-bendera-aceh-belajar-sejarah-dulu-yang-benar.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/mendagri-tidak-bisa-sewenang-wenang-ganti-bendera-aceh-belajar-sejarah-dulu-yang-benar.htm#comments Sat, 02 May 2015 01:30:22 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103018 bendera-acehEramuslim.com – Pernyataan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo terkait perubahan bendera Aceh mendapat kecaman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mendagri diminta untuk tidak sewenang-wenang mengganti atau merubah bendera Aceh.
Anggota DPRA, Nurzahri dari Fraksi Partai Aceh mengatakan, sebagai mantan tim perunding qanun bendera Aceh, dia menyebutkan secara yuridis formal qanun dan lambang Aceh telah sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sampai saat ini tidak ada keputusan resmi apapun yang diambil oleh pemangku kebijakan di NKRI ini mulai dari presiden sampai gubernur yang menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh adalah tidak sah,” kata Nurzahri, di Banda Aceh (1/5).
Menurutnya, kalau pun ada perjanjian antara tim Aceh dan tim Indonesia terkait perlunya ‘cooling down’ terhadap pemberlakuan qanun bendera dan lambang Aceh, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaksa DPRA merubah qanun bendera dan lambang Aceh.
“Karena perjanjian tersebut tidak memiliki dasar hukum apapun sebagaimana diatur dalam konstitusi NKRI,” imbuhnya.
Sebagai Mendagri, kata Nurzahri, seharusnya Tjahjo Kumolo memahami prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Qanun Aceh yang telah disahkan bersama antara DPRA dan Pemerintahan Aceh hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan melakukan beberapa mekanisme.
Di antaranya boleh dibatalkan bila presiden dalam waktu 60 hari semenjak qanun disahkan tidak memberikan respon. Kemudian presiden mengajukan judisial review ke Mahkamah Agung karena menganggap qanun tersebut bertentangan dengan undang-undang.
Atau gubernur mengajukan Peraturan Gubernur (Pergub) pengganti qanun kepada DPRA untuk disetujui dan disepakati bersama. Atau DPRA melakukan perubahan/revisi qanun dengan syarat qanun tersebut telah dilaksanakan minimal enam bulan.
Menurut Nur Zahri, dari empat mekanisme tersebut di atas, tidak ada satupun yang pernah dilaksanakan, baik Pemerintah Pusat. Sehingga dari aspek hukum yang diatur dalam konstitusi NKRI, DPRA tidak boleh mengubah qanun bendera dan lambang Aceh itu.(rz)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/mendagri-tidak-bisa-sewenang-wenang-ganti-bendera-aceh-belajar-sejarah-dulu-yang-benar.htm/feed 0
Rachmawati Soekarnoputeri: Polisi Berani Acuhkan Jokowi Karena Ada Restu “Ibu Budi” http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rachmawati-soekarnoputeri-polisi-berani-acuhkan-jokowi-karena-ada-restu-ibu-budi.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rachmawati-soekarnoputeri-polisi-berani-acuhkan-jokowi-karena-ada-restu-ibu-budi.htm#comments Sat, 02 May 2015 00:30:53 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103013

rachma_31Eramuslim.com – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra bidang Ideologi, Rachmawati Soekarnoputri menyatakan, Kepolisian RI sudah menjadi perpanjangan tangan dendam “Ibu Budi’ untuk menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga melibatkan Megawati tak diungkap.

“Kok polisi mau jadi perpanjangan tangan dendam ‘Ibu Budi’. Memalukan!” kata politisi senior Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangannya di Jakarta (1/5).

Ibu Budi yang dimaksud Rachmawati adalah Megawati. Saat Megawati menjadi Presiden, Budi Gunawan adalah ajudannya. Hingga kini, kata Rachma, Bareskrim Mabes Polri terus saja mengobok-obok KPK. Setelah polisi terus memeriksa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, kini Bareskrim Polri menangkap Novel Baswedan.

Rachmawati melihat ada skenario besar di balik kriminalisasi terhadap KPK. Menurut Rachmawati, KPK mau dihancurkan agar kasus korupsi BLBI yang diduga melibatkan mantan Presiden Megawati tak diungkap. “Artinya penberantasan korupsi hancur dn koruptor merajalela. Jokowi mana sikapmu memberantas mafia, dan koruptor?” ungkap Rachmawati geram.(rz/FN)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rachmawati-soekarnoputeri-polisi-berani-acuhkan-jokowi-karena-ada-restu-ibu-budi.htm/feed 0
Kasus Ditangkapnya Novel Baswedan, Petinggi Polri Berani Acuhkan Perintah Presiden Petugas Partai http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-ditangkapnya-novel-baswedan-petinggi-polri-berani-acuhkan-perintah-presiden-petugas-partai.htm http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-ditangkapnya-novel-baswedan-petinggi-polri-berani-acuhkan-perintah-presiden-petugas-partai.htm#comments Sat, 02 May 2015 00:01:03 +0000 http://www.eramuslim.com/?p=103011

mabes polriEramuslim.com – Penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri dituding sejumlah aktivis sebagai pembangkangan terhadap presiden. Lantaran itu, tiga pimpinan Polri saat ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso harus dicopot dari jabatannya.

“Pecat Badrodin Haiti, BG, dan Buwas, dan pecat siapa pun yang membangkang putusan Presiden,” ungkap Pengacara dari LBH Jakarta kata Al Ghifari, dalam konfrensi pers di kantor KontraS, di Cikini, Jakarta Pusat (1/5).

Menurut Al Ghifari, penahanan terhadap Novel juga merupakan bentuk kriminalisasi lanjutan terhadap KPK oleh Polri. Dia menganggap ini ada kaitannya dengan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. “Mereka buat operasi sapu bersih terhadap tokoh yang anti-korupsi,” tambah Al Ghifari.

Lebih lanjut diungkapkan Al Ghifari, instruksi presiden sejak polemik KPK dan Polri beberapa waktu lalu dalam kasus BG sudah jelas. Presiden menurutnya meminta jangan ada kriminalisasi lagi. “Ketika ada instruksi hentikan kriminalisasi, tadi siang setelah shalat siang Jokowi juga bilang jangan ada, artinya ada pembangkan terhadap pucuk pimpinan Polri dan juga negara ini,” ujarnya. Sejumlah pengamat menyatakan, termasuk Rachmawati Soekarnoputeri, jika keberanian petingggi Polri menangkap Novel Baswedan disebabkan adanya dukungan atau restu dari “Ibu Budi” alias Megawati yang sepertinya tengah mengamankan posisinya agar aman dari incaran penyidik hukum atas kasus BLBI ketika dirinya berkuasa yang memberikan ampunan kepada para pengemplang uang rakyat yang sama sekali merugikan bangsa ini. (rz)

]]>
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kasus-ditangkapnya-novel-baswedan-petinggi-polri-berani-acuhkan-perintah-presiden-petugas-partai.htm/feed 0