Eramuslim.com – Sikap pemerintah Riau dinilai banyak ‘main mata’ dengan perusahaan yang menjadi penyumbang asap di Riau. Pendapat tersebut diutarakan Ketua DPH Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar. Ia mengutuk keras sikap pemerintah tersebut dikarenakan walaupun sudah puluhan ribu warga terserang penyakit, namun nyatanya pemerintah belum serius melakukan antisipasi yang lebih nyata.
“Sudah tahun ke 18 Riau terkena musibah asap. Ini artinya pemerintah Riau tak jera-jera main mata dengan perusahaan besar yang membakar lahan. Biar mereka (pemerintah dan perusahaan) jera, kita akan tempuh jalur hukum. Kita layangkan tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab bisa diseret ke pengadilan,” tegasnya seperti dilansir GoRiau (6/10).
Mulai hari ini, LAM dan beberapa organisasi lingkungan, melakukan class action dengan mendirikan posko pengaduan masyarakat. Pengaduan ini nantinya akan mengumpulkan seluruh kerugian materil warga, untuk jadi bahan tuntutan, supaya dapat menyeret pemerintah daerah, pusat dan perusahaan yang terlibat ‘kongkalikong’ yang sebabkan asap.
“Apa kontribusi perusahaan besar itu terhadap negara? Cuma dua, pertama kontribusi pajak, kedua kontribusi bencana. Iuran pajak mereka (perusahaan) tidak seimbang dengan biaya pemulihan bencana. Kita ingatkan agar aparat sungguh-sungguh menanganinya,” tegasnya saat menghadiri class action melawan asap di kantor Walhi.
Jangan sampai, lanjutnya, masyarakat jadi “anarkis”. Anarkis dalam artian masyarakat tak lagi percaya terhadap konstitusi lembaga penegak hukum, termasuk pemerintah. “Gugatan ini jadi satu peluang hukum untuk memberi efek jera terhadap mereka (pembakar lahan). Kita minta Plt dan para bupati untuk sama-sama lakukan gugatan,” ujarnya.(ts)
