Eramuslim

Sangatlah paradok dengan pidato Presiden SBY yang mengklaim berhasil melakukan pemberantasan korupsi. Sejumlah pegiat antikorupsi Indonesia memperkirakan kondisi pemberantasan korupsi bisa lebih buruk di masa depan. Penyebabnya, menurut mereka, pada masa pemerintahan SBY inilah justru terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sistematis.

“Ada 13 jurus pelemahan KPK”, kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dalam acara refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin. Sementara itu, Sekretaris Jendral Transparancy Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Presiden SBY beretorika memberantas korupsi. “Stop pidato. Yang kita tuntut adalah kerja keras”, ucap Teten.

Menurut Indonesia Corruption Watch, 13 jurus melemhkan KPK di era pemerintahan Presiden SBY itu, indikasinya sangat nyata suramnya agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan ini :

1. Judicial review Undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusannya berkaitan dengan penadilan tidak pidana korupsi.
2. Pengerdilan kewenangan penyadapan KPK. Salah satunya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyadapan dari Departemen Komunikasi dan Informatika.
3. Menghilangkan atau mengaburkan kewenangan penuntutan KPK. Jurus ini sempat disusupkan dalam RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Serangan legislasi. Jurus dilakukan pada kasus RUU KPK (revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK). RUU Tindak Pidana Korupsi (revisi UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, serta Perpu No.4 Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum kewenangan Presiden menunjuk langsung pemipin sementara KPK.
5. Ide Pembubaran KPK. Ancaman ini pernah datang dari DPR periode 2004-2009 dari Partai Demokrat.
6. Penarikan personil penyidik dari kepolisian dan auditor dari BPKP. Rencana itu urung dilakukan.
7. Membekukan fungsi penyidik dan penuntutan KPK. Sebagian besar Komisi III DPR periode 2004-2009 sempat meminta KPK cuti, kata Danang.
8. Rencana audit BPKP terhadap KPK. BPKP mengatasnamakan perintah Presiden SBY, meski Presiden membantah.
9. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua pimpinan KPK.
10. Ancaman terhadap investigasi kasus Century, di duga dai salah saut petinggi kepolisian, terhadap dua penyidik KPK di Surabaya.
11. Penolakan pengajuan anggaran KPK. Pada Nopember 2008, permohonan dana untuk pemberantasan korupsi da pembangunan gedung KPK di rekening 069 RAPBN 2009 ditolak oleh DPR.
12. Ancaman bom. Kagta Danang, gedung KPK beberapa kali diancam bom, yaki pada Februari 2008 dan Juli 2009.
13. Proses seleksi pimpinan KPK. Rekam jejak tidak menjad pertimbangan serius panitia seleksi bentukan Presiden SBY. “Komisi III DPR pun tetap memilih Antasari Azhar, yang rekam jejaknya sebagai jaksa bermasalahdi beberapa daerah”, ujar Danang.

Inilah faktor yang membuat suram masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada usaha-usaha yang sistematis untuk menggulung KPK, agar tidak lagi dapat berfungsi secara maksimal. (m/tmp)