Eramuslim.com – Konflik China dan Indonesia atas Kepulauan Natuna sebenarnya telah diramal Jurnal the Diplomat tahun lalu. Disebutkan, cepat atau lambat China dan Indonesia akan berseteru atas kepemilikan wilayah yang sebenarnya sangat jauh dari daratan China tersebut.
Seorang analis politik internasional, Victor Robert Lee mengatakan, Kepualauan Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni etnis Tionghoa. Namun seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan. Victor mengaku punya bukti, permintaan resmi warga keturunan China di Natuna yang meminta agar Pemerintah China menganeksasi Kepulauan Natuna.
“Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-China, jumlah keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 jiwa menjadi 1.000 orang,” tulisnya.
Victor mengatakan, warga keturunan China pada 1980-an pernah menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping, agar Pemerintah China segera merebut Kepulauan Natuna dari Indonesia. “Warga keturunan China yang saat itu mayoritas meminta Deng Xiaoping memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah administrasi China,” sebutnya.
Permintaan tersebut ternyata didengar Pemerintah China. Lalu pada tahun 2009, Pemerintah China mengumumkan peta baru wilayahnya dengan memasukkan Kepulauan Natuna di dalamnya. Indonesia sendiri pada era Presiden SUsilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memprotes Pemerintah China melalui PBB. Namun protes tersebut tak diindahkan negara tirai bambu tersebut.
Setelah diselidiki, lanjut Victor, China telah ternyata telah memasukkan 90 persen wilayah Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Ini kemudian memicu protes dari Malaysia, Vietnam, Philipina dan Brunei Darussalam dan Indonesia. Namun hingga kini PBB belum bersikap atas manuver China dan Pemerintah Indonesia.
Klaim China ini telah sejak lama diantisipasi TNI. Sejak 1996, TNI telah mengerahkan armada tempur dan menempatkan 20 ribu personel untuk menjaga wilayah NKRI tersebut. Jokowi lalu menegaskan sikap Indonesia terhadap Natuna lebih keras dari sikap SBY. “Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun,” ujar Jokowi. Orang-orang Cina di Natuna inilah yang menjadi biang kerok permasalahan regional yang bukan mustahil berujung pada konflik bersenjata. (ts)
