Eramuslim

Urat empati pemerintah terhadap rakyat mungkin sudah putus. Di satu sisi fasilitas dan gaji bagi para pejabat terus naik, di satu sisi harga barang kebutuhan pokok terus mencekik rakyat. Kehidupan rakyat kecil terus digerus oleh kebijakan pemerintah yang sangat liberal di sektor ekonomi, yang dampaknya sangat terasa bagi rakyat.

Di 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, terbukti para pejabat tinggi, segera akan menikmati dengan kenaikan gaji dan tunjangan, yang jumlahnya Rp 32,5 juta, dan ini menyakitkan buat rakyat miskin. Karena, akibat kenaikan gaji dan tunjangan pejabat tinggi itu, dipastikan APBN akan membengkak dengan bertambah Rp 26 triliun di tahun 2010, sehingga mengalami kenaikan APBN yang mula-mula Rp 132 triliun menjadi Rp 158 triliun. Gaji seorang menteri yang sebelumnya Rp 19,3 juta dinaikkan menjadi Rp 32 juta.

Itu pun belum termasuk dana operasi menteri atau DOM yang jumlahnya sekitar 100 juta rupiah untuk tiap menteri. Dana tersebut biasa digunakan para menteri untuk melaksanakan tugas-tugas kementrian selama satu bulan.

Selain itu, membeli mobil mewah Royal Saloon, yang harganya per unit Rp 1.3 milyar, yang khusus untuk para pejabat tinggi negara. Rencananya juga akan membeli pesawat kepresidenan yag harganya Rp 200 milyar. Lebih-lebih lagi, renovasi pagar Istana Presiden yang anggarannya berjumlah Rp 22,5 milyar. Inilah ironi yang terjadi di zaman Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Di mana fasilitas dan gaji membubung tinggi dengan akibat beban APBN yang semakin berat, dan menggerus kehidupan rakyat, karena terbebani dengan pajak dan kenaikan-kenaikan.

Sementara itu, rakyat kecil menjerit dengan kehilangan pekerjaan, akibat PHK. Sudah lebih 500.000 buruh yang terkena PHK, akibat dari perjanjian ACFTA (perdagangan bebas antara Asean – Cina), yang dampaknya, bagi kehidupan sekarang ini kebanjiran barang import dari Cina. Tahun 2009, import barang non migas dari Cina mencapai 13,49 milyar dolar AS, mengalami lonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun 2004, yang hanya 3,4 milyar dolar AS.

Dibagian lainnya, nilai ekport Indonesia menurun drastis di tahun 2009 ini, hanya mencapai 116,49 miliar dolar AS, dan turun drastis dari 137 miliar dolar di tahun 2008 yang lalu. Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan situasi yang suram bagi masa depan produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia, dan akan terus menurun bersamaan dengan adanya perjanjian ACFTA ini.

Indonesia benar-benar memasuki skenario ‘kiamat’, yang diakibatkan kesalahan yang fatal, karena melakukan liberalisasi perdagangan dan membiarkan Indonesia menandatangani ACFTA, yang dampaknya sudah berada di depan hidung. Seluruh pabrik gulung tikar, karena sudah tidak kompetitip lagi menghadapi serbuan produk-produk asing, khususnya dari Cina.

Rakyat melarat tercekik, tidak masalah, yang penting, para pejabatnya bergembira ria dengan berbagai fasilitas dan kenaikan gaji, meskipun prestasi mereka belum ada yang nampak. (m/rpblk/mntr)