Seperti Halnya Tolikara, Kasus di Singkil Dicurigai Operasi Senyap Obral Asset Indonesia

thumb_128930_10171016062015_jokowi_dan_riniEramuslim.com – Pemerintahan Joko Widodo harus segera bertindak cepat mengatasi kerusuhan berbau SARA yang di Aceh Singkil, Aceh (13/10) siang agar tidak melebar ke daerah-daerah lain. Kerusuhan yang diikuti pembakaran bangunan gereja ilegal oleh massa berpotensi menjadi pemicu memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Presiden tidak bisa lengah, goyah atau takut lagi dengan tekanan dari berbagai pihak sehingga kehilangan wibawa,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX Arief Poyuono seperti dilansir laman Kantor Berita RMOL.

Arief juga mensinyalir, bisa jadi persoal kerusuhan berbau SARA di Aceh Singkil bisa jadi adalah bagian dari operasi intelejen rezim Jokowi agar persoalan kerusuhan Aceh Singkil akan terus jadi pemberitaan di media sehingga masyarakat lupa untuk mengkritisi kekuatan neolib dan kapitalis berserta antek anteknya di pemerintahan Jokowi dan Parlemen obral Aset aset negara. Hal ini mirip dengan kejadian Tolikara sebagai jalan untuk memperpanjang ijin usaha pertambangan/kontrak Karya Freeport di Papua.

Begitu juga di Aceh banyak izin-izin pertambangan pertambangan yang akan habis dan akan diperpajang oleh Jokowi.

“Lepas dari soal suka atau tidak pada Presiden Jokowi, tapi resiko akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau Presiden tidak kuat maka pemerintahan tidak kuat, dan kita semua akan hancur dan terjual oleh Jokowi,” tandasnya.(ts/RMOL)