Menteri Luar Negeri dan Perencanaan Hamas di Gaza Muhammad Awad mengatakan kepada kantor berita Ma’an pada hari Minggu kemarin (8/5) bahwa kepemimpinan transisional Mesir sangat serius mempelajari kemungkinan untuk membuka kembali konsulat di Kota Gaza untuk memfasilitasi komunikasi Mesir dengan para pejabat Gaza.
Kantor konsulat di Jalur Gaza, kata pejabat Hamas tersebut, akan membantu kelancaran komunikasi antara pemimpin Palestina dan faksi-faksi di Gaza, dan dianggap sebagai opsi yang diberikan baru-baru ini atas penandatanganan kesepakatan persatuan antara faksi yang saling bersaing Hamas dan Fatah, dan Mesir telah berjanji untuk mengawasi pelaksaan atas perjanjian ini.
Berbicara kepada wartawan di Rafah terkait mekanisme yang sedang dibahas untuk memfasilitasi pembukaan perbatasan Mesir-Gaza yang menyeberang di kota itu, Awad mengatakan keputusan untuk membuka kantor konsulat Mesir di Gaza akan memiliki sedikit efek pada pembukaan penyeberangan.
"Mesir bukanlah pihak yang melakukan perjanjian tahun 2005," katanya, mengacu pada satu set prosedur yang dinegosiasikan antara Eropa, Otorita Palestina dan Israel enam tahun sebelumnya, yang katanya sedang diusahakan untuk di re-implementasi.
Awad mengatakan bahwa kesepakatan tahun 2005 adalah salah satu dari sejumlah konsep di atas meja yang digunakan untuk memfasilitasi upaya-upaya rekonstruksi di Gaza. "Kami melihat semua hal yang akan menjamin kepentingan rakyat Palestina," katanya menegaskan.
Pejabat Hamas itu menambahkan bahwa perjanjian persatuan Hamas-Fatah akan bekerja untuk menciptakan suasana yang mendorong Mesir untuk secara permanen membuka sisi mereka dari perbatasan Rafah.
Awwad mengatakan mereka juga mengharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Mesir dan Gaza.(fq/mna)
