Eramuslim – Para ahli politik Perancis menekankan bahwa rencana Partai Republik untuk mengajukan rancangan undang-undang pelarangan jilbab adalah upaya propaganda politik untuk menutupi kegagalan dalam menangani isu-isu di masyarakat.
“Ada kegagalan negara saat ini yang ingin ditutupi oleh kalangan tertentu di Perancis, dan mereka ingin menjadikan RUU ini sebagai kamuflase. Bukan jilbab ataupun burkini yang menjadi prioritas utama Perancis hari ini, melainkan masalah pekerjaan dan tingkat pengangguran yang tinggi,” ujar peneliti ahli Perancis dalam bidang ilmu politik dan antropologi, Stephanie Busall.
Stephanie Busall melanjutkan dalam wawancaranya dengan Anatolia, “Musim panas ini tidak ada kalangan politisi Pearncis yang berani menyampaikan permasalahan pajak ataupun sekedar tagihan listrik dan air. Tidak ada diantara mereka yang mau membicarakan bagaiamana solusi kenaikan angka pengangguran yang terus meningkat.”
Menurutnya RUU laranga jilbab di tempat-tempat umum adalah sebuah propaganda politik di negeri ini, seperti yang terjadi dengan pelarangan burkini sebelum akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Perancis pada 28 Agustus kemarin. “Apa yang mereka tebar adalah untuk memanen hasil menjelang pemilu Presiden pada tahun 2017 mendatang,” Stephanie Busall menekankan. (Anatolia/Ram)
