Pemerintah mempunyai kekuatan diskresi (kewenangan) yang dapat digunakan secara maksimal dalam menghadapi situasi apa saja. Terjadinya bencana-bencana yang susul-menyusul di Indonesia ini, tentu seharusnya pemerintah menggunakan diskresinya untuk mengambil tindakan apa saja, yang tujuannya untuk menyelamatkan dan menghindari korban, serta melakukan perlindungan, kemudian melakukan ‘recoveri’ kehidupan rakyat yang mernjadi korban bencana.
Semua unsur dan elemen serta suprastruktur pemerintahan dapat dimobilisasi menghadapi bencana yang ada. Karena menyelamatkan dan melindungi rakyat secara maksimal sudah menjadi kewajiban pemerintah dan negara. Karena dengan langkah-langkah kebijakan yang jelas, yang sifatnya antisipasi, dan berorientasi kepada masa depan, sebagai langkah yang harus diambil. Dengan perencanaan dan dasar orientasi yang jelas, maka akan lebih dapat meminimalkan setiap terjadinya bencana yang akan terjadi.
Pemerintah tentu mempunyai data yang sangat akurat tentang peta wilayah bencana, termasuk kemungkinan daerah-daerah bencana yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Dengan data dan peta wilayah bencana pemerintah dapat melakukan antisipasi yang dengan perencanaan sangat detil. Dengan menggunakan semua unsur dan elemen negara, dan dengan dukungan dana pemerintah, sebenarnya setiap terjadi bencana tidak akan menimbulkan situasi yang menuju ke arah ‘chaos’, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
Kesadaran yang sifatnya mutlak yang harus dimiliki pemimpin negara, bahwa Indonesia merupakan wilayah yang ‘dikepung’ (besiege) bencana, sifatnya harus melekat. Hanya dengan kesadaran seperti itu, maka akan lahir kebijakan yang menyeluruh. Kesadaran yang sifatnya inherent (melekat) dan menjadi kesadaran kolektif itu, semua potensi negara dapat berpartisipasi dengan ikhlas, dan mendayagunakan potensi untuk menyelamatkan para korban bencana, serta membuat langkah-langkah antisipasi.
Letusan Merapi kemarin sore yang mengeluarkan hujan abu vulkanik, yang lebih besar, dampaknya telah menimbulkan kekacauan dan situasi ‘chaos’, di berbagai daerah yang ada, terutama yang berdekatan dengan lereng gunung merapi. Bagaimana jika gunung Merapi meletus dengan letusan yang lebih dahysat, dan kemudian abu vulkanik dan lahar sampai masuk ke kota Yogyakarta, serta dengan gempa?
Apakah pemerintah sudah siap menghadapi bencana yang lebih buruk? Semua kemungkinan ini harus dihitung dan menjadi perhatian berdasarkan data-data ilmiah, yang sebenarnya pemerintah dapat melakukannya. Mustahil pemerintah tidak memiliki data-data yang akurat tentang peta wilayah bencana di seluruh Indonesia.
Peristiwa bencana dan musibah jarak waktunya sangat pendek, dan terus susul-menyusul. Sejak tahun 2004, tsunami di Aceh, sebagai peristiwa yang paling dahsyat, dan terus berlangsung peristiwa bencana lainnya, sampai peristiwa meletusnya gunung Merapi. Apakah kemungkinan tidak ada peristiwa lainnya yang lebih dahsyat?
Belum lama sesudah terjadinya gempa dan tsunami yang melanda kepuauan Mentawai, sudah keluar sebuah informasi, bahwa tsunami dan gempa di Mentawai itu baru awal, dan akan ada gempa dan tsunami yang akan lebih dahsyat lagi. Tentu dampaknya akan lebih dahsyat lagi. Semua informasi yang ada itu dapat digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang akan menyelamatkan masa depan penduduk di wilayah itu.
Semuanya kembali berpulang kepada pemerintah yang mempunyai diskresi, yang menjalankan kebijakan pemerintah dan negara, bagiamana menyelamatkan rakyat dari bahaya kehancuran akibat dari bencana yang ada.
Hal ini termasuk sikap hidup para pemimin negeri ini, yang melihat berbagai penderitaan rakyat yang terus menerus menghadapi bencana. Apakah penderitaan rakyat ini menjadi sebuah refleksi untuk memperbaiki diri? Kemudian, menyadari tentang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan amanah dan tuntutan rakyat, yang selama ini menjadi harapan mereka, dan merubah kebijakan yang tidak sesuai itu. Termasuk menghentikan gaya hidup para pejabat, yang banyak tidak mencerminkan negara dalam keadaan krisis, dan bencana. Mereka hidup dengan gaya hidup yang mewah, yang menghamburkan uang negara yang tidak perlu, seperti seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri.
Presiden SBY yang mennjadi : ‘presiden negeri bencana dan musibah’, seharusnya melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit dan menyeluruh, yang tujuannya untuk menyelamatkan rakyat dan melindungi mereka dari bencana. Seluruh elemen dan unsur negara, seharusnya digunakannya untuk kepentingan rakyat. Para pejabat bukan hanya sekadar meninjau dan mengunjungi daerah bencana, dan kemudian selesai dengan upacara yang ujungnya dipublikasikan oleh media.
Tentu, seorang pemimpin yang benar, justru di tuntut komitmentnya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi bencana yang dihadapi rakyatnya. Bencana bukan hanya selesai dengan meninjau dan kunjungan. Apalagi bencana dijadikan theater untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat. Sejatinya rakyat mengharapkan langkah-langkah konkrit dengan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh negara untuk membantu menyelamatkana mereka.
Ironinya, justru ada pejabat yang merasa sudah cukup, hanya dengan menginap dua malam di daerah bencana, dan kemudian sesudah itu pergi ke luar negeri. Tanpa ada empati sedikitkan terhadap rakyat yang ditinggalkan di daerah bencana itu. Wallahlu’alam.
