eramuslim

372 Guru Besar Desak Bertemu Prabowo, Kesehatan Nasional Terancam Akibat Kebijakan Menkes yang Tak Kunjung Dibetulkan

Eramuslim.com - Lebih dari sebulan setelah menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan, sebanyak 372 guru besar dari 23 universitas di Indonesia menyatakan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka menilai tak ada langkah nyata dari Menkes untuk menanggapi berbagai persoalan serius yang sudah disuarakan sejak 16 Mei 2025.

Karena merasa diabaikan, para guru besar kini berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Ketua Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, menyatakan bahwa pertemuan langsung menjadi satu-satunya jalan agar kegelisahan mereka bisa dipahami secara menyeluruh oleh presiden.

“Kami sangat berharap Presiden bersedia berdialog dengan kami. Ada hampir 400 guru besar yang ingin bicara langsung demi perbaikan kesehatan nasional,” ujar Ari dalam konferensi pers, Kamis, 12 Juni 2025.

Sebelumnya, 158 guru besar FK UI telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo berisi enam keberatan mendasar terhadap kebijakan Budi Gunadi, di antaranya:

  1. Pendidikan dokter di luar sistem universitas.

  2. Pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan.

  3. Pemindahan kolegium di bawah Kemkes.

  4. Rencana pelatihan dokter umum untuk operasi caesar di daerah terpencil.

  5. Penghapusan sentimen almamater dalam penempatan dokter.

  6. Stigmatisasi negatif atas kasus perundungan dalam dunia kedokteran.

Meski Istana dikabarkan telah memberikan tanggapan awal, hingga kini belum ada kelanjutan atau ajakan dialog dari Presiden. Padahal, para guru besar meyakini bahwa dialog tatap muka diperlukan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi dalam bahasa yang lebih awam dan mudah dipahami, bukan hanya lewat istilah teknis dalam surat.

“Kami tahu Presiden sangat sibuk, tapi ini bukan perkara remeh. Ini menyangkut masa depan layanan kesehatan nasional,” kata Ketua Dewan Guru Besar FK UI, Siti Setiati.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengklaim telah membuka ruang dialog, namun mengeluhkan bahwa undangan mereka tidak direspons oleh para guru besar. “Kami menghormati aspirasi yang disampaikan. Undangan dialog sudah dikirimkan,” kata Juru Bicara Kemkes, Widyawati.

Kebuntuan komunikasi antara Kementerian Kesehatan dan para ahli medis menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis ilmu. Ketika ratusan akademisi dari universitas ternama sudah menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap Menkes, ini bukan sekadar polemik internal, melainkan sinyal serius bahwa sistem kesehatan nasional berada di ujung krisis.

Lambannya respons terhadap kritik substansial dan teknis, serta pendekatan top-down dalam merancang kebijakan, menimbulkan dampak yang jauh lebih luas. Kualitas pendidikan dokter terancam, layanan kesehatan di daerah bisa menjadi eksperimen yang tidak bertanggung jawab, dan masyarakat—terutama di wilayah terpencil—akan menjadi korban utama dari kebijakan yang tak dirancang matang.

Kesehatan bukan sekadar program birokratis, tapi soal nyawa dan masa depan bangsa. Ketika suara para guru besar diabaikan, artinya kita mengabaikan ilmu pengetahuan, etika profesi, dan keselamatan rakyat itu sendiri. Pemerintah harus segera memperbaiki arah—atau kita semua akan membayar mahal akibat kelalaian ini.

Sumber: Tempo.co