Abaikan Instruksi Megawati? Gubernur Jabar Tegaskan Kepala Daerah Harus Ikut Retreat di Magelang
eramuslim.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jabar akan mengikuti retreat di Magelang, meskipun ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menunda keberangkatan.
Pernyataan ini disampaikan Dedi di sela acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2).
"Semuanya (kepala daerah) ikut (retreat) dan kemudian dialokasinya sudah terserap, jadi tidak mungkin dibatalkan," ujar Dedi.
Dedi, yang juga merupakan kader Gerindra, menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, mereka harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan," katanya.
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akmil Magelang yang berlangsung 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan tak lama setelah KPK menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Instruksi Megawati tertuang dalam Surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada 20 Februari 2025.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa arahan Megawati adalah hak PDIP sebagai partai. Namun, ia mengingatkan bahwa kepala daerah tetap harus tunduk pada keputusan pemerintah.
"Itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah, harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," jelasnya.
Di Jawa Barat, beberapa kepala daerah dari PDIP yang terdampak instruksi ini antara lain:
- Bupati Cirebon Imron Rosyadi
- Bupati Pangandaran Citra Pitriyami
- Bupati Bekasi Ade Kuswara
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono
(Sumber: Cnnindonesia)