Ahok Dituding Cuci Tangan, Erick Thohir Jadi Kambing Hitam?

eramuslim.com - Isu penggiringan opini diduga dilakukan secara masif untuk mengalihkan perhatian dari kasus tata kelola migas yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Ketua Umum Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar), Razikin Juraid, menilai adanya upaya pengaburan isu tersebut, yang terlihat dari tindakan seorang mantan Komisaris Pertamina yang diduga berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab dalam pengawasan skandal di perusahaan.

Menurut Razikin, upaya pengaburan ini tampak dari usaha mengaitkan kasus tersebut dengan Kementerian BUMN.

"Kita harus tahu bahwa ada Direksi dan Komisaris (pada periode 2018-2023). Sebagai organ utama perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan hukum, anggaran dasar, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," ujar Razikin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Maret 2025.

Pernyataan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam sebuah tayangan podcast pun dinilai janggal. Hal ini mengingat Ahok memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina Patra Niaga.

Kini, upaya menggiring isu kepada Erick Thohir dianggap sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab.

"Saya melihat ada penggiringan opini untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Meminta pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN tidak memiliki dasar hukum," ujarnya.

Ahok diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019-2024. Namun, selama masa jabatannya, mantan Gubernur Jakarta itu dinilai tidak mengambil langkah berarti dalam mengawasi maupun melaporkan kejanggalan yang terjadi di Pertamina.

Kini, setelah Kejaksaan Agung membongkar kasus tersebut, Ahok tiba-tiba bersuara.

(Sumber: RMOL)