Alarm Ekonomi! Indonesia Terjun Bebas ke Peringkat 40 Daya Saing Dunia

Eramuslim.com - Laporan terbaru dari IMD World Competitiveness Center pada Juni 2025 menunjukkan penurunan signifikan dalam daya saing Indonesia. Peringkat Indonesia merosot ke posisi ke-40 dari 69 negara, turun drastis dari posisi ke-27 pada 2024, setelah empat tahun menunjukkan tren positif.

Direktur IMD WCC, Arturo Bris, menjelaskan bahwa daya saing saat ini tidak hanya ditentukan oleh faktor klasik seperti stabilitas ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh kesiapan digital, transisi energi hijau, dan inovasi dalam menjaga ketahanan negara.

Penurunan terjadi pada tiga dari empat indikator utama: efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Hanya indikator kinerja ekonomi yang stabil di peringkat ke-24. Efisiensi pemerintah turun ke posisi 34, efisiensi bisnis ke peringkat 26, dan infrastruktur ke posisi 57.

Faktor-faktor yang melemahkan kinerja tersebut antara lain lambannya birokrasi, ketidakpastian regulasi, persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi, produktivitas tenaga kerja yang rendah, akses pembiayaan yang terbatas, serta infrastruktur yang belum merata. Ketimpangan ini diperparah oleh tantangan global seperti pelemahan ekonomi dan meningkatnya proteksionisme.

Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menilai penurunan ini sebagai sinyal kuat bahwa reformasi struktural harus segera dipercepat. Ia menyoroti menurunnya produktivitas dan kesulitan akses pembiayaan yang dulunya menjadi keunggulan Indonesia.

Analis Apindo, Ajib Hamdani, menambahkan bahwa faktor-faktor seperti rendahnya kualitas SDM, daya beli masyarakat yang lemah, dan kebijakan fiskal yang belum mendukung dunia usaha turut memicu turunnya daya saing. Ia mencatat bahwa hanya sebagian kecil pengusaha yang puas dengan kualitas tenaga kerja, dan logistik Indonesia pun tergolong mahal, mencapai 23 persen dari biaya—jauh di atas angka ideal.

Apindo mendorong konsep “Indonesia Incorporated” untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi masalah ini, termasuk deregulasi dan reformasi kebijakan.

Sementara itu, pemerintah menyebut daya saing Indonesia masih relatif baik, dengan mengacu pada data arus masuk modal asing (capital inflow). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa minat investor terhadap Surat Berharga Negara tetap tinggi, menandakan kepercayaan pasar yang kuat terhadap Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan pentingnya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya yang berada di kawasan industri. Pemerintah juga membuka peluang impor gas demi menjamin pasokan yang kompetitif dan berencana melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam penyusunan regulasi.

Namun, menurut ekonom Celios, Nailul Huda, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada pembenahan efisiensi pemerintah dan bisnis. Ia menyoroti tingginya rasio ICOR Indonesia (6,33), yang menunjukkan investasi tidak menghasilkan output yang optimal. Sebagai perbandingan, ICOR negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina berada di kisaran 2,7 hingga 3,4.

Ia juga mengkritisi faktor internal seperti premanisme, ketidakpastian posisi Indonesia dalam keanggotaan BRICS atau OECD, dan keterlibatan TNI dalam sektor ekonomi. Menurutnya, hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menghambat industrialisasi nasional.

Nailul menyarankan agar peran aparat aktif maupun purnawirawan di sektor ekonomi dikaji ulang dan digantikan oleh profesional sipil. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko mengalami pelemahan investasi, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan kesejahteraan masyarakat stagnan.

Sumber: Tempo.co