eramuslim

Amerika Serikat Krisis Utang, Indonesia Juga Berpotensi Gagal Bayar

eramuslim.com – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan  mengingatkan pemerintah. Yakni untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri sebagai pembiayaan pengelolaan negara.

Pasalnya, utang lndonesia kini semakin bertumpuk dan berpotensi gagal bayar  serta dapat membahayakan keuangan nasional.

Politisi Demokrat ini mendorong pemerintah untuk belajar dari Amerika Serikat (AS)  yang tengah terseok-seok karena utang.

Memang, AS  kini berpotensi krisis dikarenakan utang AS  yang membludak dan terancam gagal bayar .

“Selama ini Menkeu selalu ingin meniru rasio utang AS yang berada di atas 100 persen dan menganggapnya aman. Namun, terbukti, AS  kini krisis hutang ,” kata Syarief Hasan, dikutip Sabtu (2/10).

Apalagi, BPK RI juga telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia . Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebut, utang Indonesia mencapai Rp6.626,4 triliun atau mencapai 59,70 persen dari aset negara.

Persentase ini melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35 persen. Bahkan BPK RI mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia .

Ia menyebut, Partai Demokrat  konsisten mengingatkan pemerintah. Khususnya Kementerian Keuangan untuk mengurangi utang.

 

Setahun sebelumnya, rasio utang masih 37 persen. Lalu merangkak 38,5 persen, dan kini telah mencapai 41,64 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia  sangat buruk.

“Kami sejak awal selalu mengingatkan Kemenkeu, namun selalu dianggap aman, padahal kita berpotensi gagal bayar juga,” bebernya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat  ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatikan.

“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa persentase utang Indonesia terhadap aset negara kini telah mencapai 59,70 persen. Persentase utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto juga hampir mencapai 42 persen,” terangnya.

Politisi Senior Partai Demokrat  ini pun mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan.

“Selama ini, kita selalu menjadikan AS  sebagai patokan, tapi mereka akhirnya colaps juga,” tandasnya. (fajar)