Andreas Pareira Kritik Fadli Zon: Jangan Bungkam dan Bohongi Luka Sejarah

Eramuslim.com - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan kritik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Ia menilai bahwa upaya memutarbalikkan peristiwa sejarah merupakan bentuk kebohongan terhadap bangsa.

Andreas menekankan pentingnya penulisan sejarah yang faktual dan objektif, agar masyarakat Indonesia bisa belajar dari masa lalu dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia pun mengingatkan Fadli Zon untuk menghargai sejarah dan mengutip pesan Bung Karno serta Nelson Mandela sebagai pengingat nilai dari peristiwa historis, betapapun pahitnya.

"Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, begitu kata Bung Karno. Forgive but not forget, kata Nelson Mandela. Kalimat-kalimat yang dikemukakan tokoh-tokoh dunia tersebut tentang peristiwa masa lalu, pahit sekalipun menunjukkan bahwa pentingnya penulisan sejarah yang benar dan objektif untuk menjadi pelajaran bagi bangsa," ujar Andreas pada Selasa, 17 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa menutupi atau mengubah-ubah catatan sejarah hanya akan menciptakan kebohongan kolektif, apalagi ketika jejak peristiwa tersebut telah terdokumentasi melalui media dan kesaksian sejarah.

"Memanipulasi, menutup-nutupi peristiwa sejarah hari ini sama saja dengan membohongi diri, membohongi bangsa. Karena tokoh peristiwa-peristiwa tersebut terekam oleh berbagai media dan saksi sejarah," ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa menyusun sejarah dengan maksud menjaga persatuan, namun menghapus fakta-fakta penting, justru bisa menimbulkan luka yang tak kunjung sembuh. "Tidak ada manfaatnya kalau buku sejarah ditulis untuk membangun persatuan tetapi menutupi fakta sejarah yang penting. Karena justru ini akan menimbulkan kecurigaan dan luka yang tidak terobati dan akan membusuk dalam perjalanan waktu," tutup Andreas.

Penjelasan Fadli Zon

Menanggapi kontroversi tersebut, Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kepedulian publik terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa kerusuhan 13–14 Mei 1998 memang menyisakan perdebatan, terutama terkait klaim adanya pemerkosaan massal. Menurutnya, bahkan laporan investigatif dari media besar tidak berhasil menemukan bukti kuat terkait hal itu.

Ia menyebut bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk saat itu hanya menyampaikan angka-angka tanpa disertai data pendukung yang lengkap seperti nama korban, lokasi, atau identitas pelaku. Karena itulah, Fadli menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi istilah “perkosaan massal” yang dinilai bisa menimbulkan dampak besar terhadap citra bangsa jika tidak didasarkan pada bukti yang sahih.

"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998," ungkapnya.

Fadli menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menolak keberadaan kekerasan seksual, melainkan menyoroti perlunya penggunaan istilah dengan cermat dan berdasarkan fakta yang dapat diuji secara akademik maupun hukum.

"Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik." Ia menjelaskan bahwa istilah “massal” sendiri telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang empatik dan hati-hati.

"Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif."

Fadli juga membantah tudingan bahwa buku sejarah nasional yang sedang disusun menghapus narasi perempuan. Ia menjelaskan bahwa kontribusi dan peran perempuan telah dimasukkan secara substansial dalam narasi sejarah, mulai dari masa kebangkitan nasional hingga isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir, Fadli menyerukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam dialog sejarah yang konstruktif dan terbuka. Ia pun menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi langsung dengan berbagai kalangan masyarakat demi menyempurnakan narasi sejarah nasional ke depan.

Sumber: Sindo News