Angka Kemiskinan Tiba-Tiba Meledak! Lebih dari 194 Juta Warga RI Kini Dicap Miskin Versi Dunia!

Eramuslim.com - Angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam hingga 194,6 juta jiwa setelah Bank Dunia mengumumkan standar baru dalam mengukur kemiskinan global. Perubahan ini datang seiring dengan diterapkannya Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan standar lama PPP 2017. Dengan standar baru tersebut, garis kemiskinan ekstrem internasional naik dari US$ 2,15 menjadi US$ 3 per hari. Sementara itu, untuk negara berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia, garis kemiskinan kini mencapai US$ 8,30 per hari per kapita.

Lonjakan besar dalam statistik ini memicu perhatian publik. Berdasarkan hitungan Bank Dunia, sekitar 68,25 persen penduduk Indonesia kini masuk kategori miskin jika mengikuti standar internasional terbaru. Padahal, angka versi domestik berdasarkan data BPS pada September 2024 hanya menyentuh 24 juta orang atau 8,57 persen dari populasi.

Pakar ekonomi dari berbagai institusi mengingatkan bahwa pengukuran kemiskinan versi dalam negeri terlalu permisif dan sering tidak menangkap realita keseharian masyarakat. Ekonom dari INDEF, Universitas Paramadina, hingga Celios menyoroti bahwa pendekatan BPS—yang hanya mengandalkan data pengeluaran rumah tangga—terkesan mengabaikan kenyataan finansial seperti utang, beban hidup, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

Tak sedikit ahli menilai bahwa banyak orang yang sebenarnya terlilit utang konsumtif atau hidup pas-pasan tanpa jaminan sosial justru dianggap "tidak miskin" karena pengeluarannya masih di atas ambang batas nasional. Padahal kenyataannya, mereka hidup dalam kondisi sangat rentan dan tak terlihat oleh sistem bantuan sosial yang berlaku saat ini.

Perubahan standar dari Bank Dunia ini juga memunculkan debat soal relevansi dan keakuratan metode penghitungan. Sebagian pihak menilai bahwa standar global terlalu umum dan tak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas kemiskinan di Indonesia. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa angka yang tinggi ini adalah wake-up call—peringatan bahwa selama ini pemerintah terlalu puas dengan angka-angka yang indah tapi semu. Indonesia tak memperbarui standar garis kemiskinan sejak 1998. Program sosial kerap tak tepat sasaran.

Budiman Sudjatmiko masih teringat pesan Prabowo Subianto ketika ia dipanggil di kediaman presiden terpilih saat itu di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pertengahan Oktober 2024. Kepada eks anggota dewan pakarnya dalam pemilihan presiden 2024 itu, Prabowo mengatakan standar garis kemiskinan nasional mungkin perlu diperbarui.

Dengan perubahan ini, lebih dari 15 juta orang kembali masuk kategori miskin ekstrem, memperkuat argumen bahwa strategi penanganan kemiskinan dalam satu dekade terakhir gagal menjawab kenyataan hidup masyarakat. Apalagi, beban hidup makin berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, pekerjaan yang tak pasti, dan tekanan ekonomi lainnya.

Sedangkan untuk standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar US$ 8,30 berdasarkan PPP 2021, maka jumlah orang miskin di Kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi 679,2 juta jiwa per Juni 2025 dari sebelumnya 584,2 juta jiwa.

Lembaga seperti Celios bahkan mendorong agar pemerintah berhenti menggunakan indikator tunggal pengeluaran dan mulai mempertimbangkan pendekatan disposable income—pendapatan riil setelah kebutuhan dan kewajiban dasar dipenuhi—untuk menilai kesejahteraan rakyat secara lebih akurat.

Sumber: DetikFinance dan Tempo.co