Bahlil Sebut Persoalan Elpiji Sebagai 'Jihad Politik', Tegaskan Komitmen Subsidi Tepat Sasaran

eramuslim.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan elpiji (LPG) merupakan bagian dari perjuangannya untuk menjamin hak-hak rakyat.

“Ini yang menjadi 'jihad politik' saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh dari apa yang dilakukan oleh negara,” ucapnya dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu.

Setiap tahun, konsumsi elpiji nasional mencapai 8,3 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar antara 1,4 hingga 1,6 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor 6,7 hingga 6,9 juta ton LPG setiap tahun.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, Indonesia perlu mengembangkan industri LPG dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan wilayah kerja gas C3 (propana) dan C4 (butana) agar dapat dikonversi menjadi LPG. Selain itu, pembangunan jaringan gas (jargas) disebut sebagai solusi penting guna menekan angka impor elpiji.

Saat ini, pemerintah mengalokasikan subsidi elpiji setiap tahun dengan jumlah yang tidak kurang dari Rp80 triliun. Harga jual eceran elpiji 3 kilogram (kg) di agen atau penyalur telah ditetapkan sejak tahun 2007 sebesar Rp4.250 per kg. Sementara itu, biaya impor dari Saudi Aramco berkisar antara Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kg, yang berarti negara memberikan subsidi setidaknya Rp12 ribu per kg atau Rp36 ribu per tabung 3 kg.

Idealnya, harga elpiji 3 kg tidak lebih dari Rp16 ribu. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.

Masalah lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian isi tabung elpiji 3 kg, yang terkadang hanya sekitar 2,7 kg. Selain itu, praktik pengoplosan LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg masih terjadi, di mana LPG yang sudah dioplos kemudian dijual ke industri, rumah makan, hingga hotel. Akibatnya, terdapat mark-up biaya yang cukup besar serta distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, gak rela ini terjadi," ujar Bahlil.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN benar-benar sampai kepada rakyat dan tepat sasaran.

“Saya berkomitmen untuk meluruskan ini supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk rakyat, itu harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat,” kata Menteri ESDM.

(Sumber: Fajar)